Gugus Tugas Covid-19 Balikpapan telah melakukan simulasi pembukaan bioskop beberapa waktu lalu. Simulasi ini dibutuhkan sebagai tahapan persiapan, agar dapat menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat.
BALIKPAPAN - Persiapan itu dilakukan meski hingga kini belum ada kepastian kapan bioskop dapat beroperasi kembali. Simulasi pembukaan bioskop mendapat respons baik dari wakil rakyat di legislatif.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, simulasi merupakan bentuk menyemangati kegiatan ekonomi yang harus kembali berjalan. “Kalau semua sektor ekonomi mandek akan berpengaruh terhadap PAD (pendapatan asli daerah),” katanya.
Jadi, dia memberikan dukungan penuh agar bioskop hingga tempat hiburan malam (THM) bisa dibuka kembali. Dia mengatakan, dampaknya sangat besar apabila ekonomi mandek. Tidak ada pendapatan daerah yang masuk membuat semua kegiatan pemerintah akan drop atau tidak terlaksana.
“Jadi, mau bioskop, semua buka saja. Tapi ketatin itu protokol kesehatan,” ucapnya. Termasuk untuk mengevaluasi pemberlakuan jam malam. Menurut dia, jam malam cukup dilakukan untuk sosialisasi penanganan Covid-19.
Bukan seperti yang ada sekarang, petugas melarang orang usaha dan harus bubar tepat pukul 22.00 Wita. “Ini yang kami tidak sepakat karena membatasi pergerakan ekonomi,” imbuhnya.
Dia berpendapat, pemerintah daerah bisa saja memberlakukan jam malam, tanpa perlu mengusir orang, baik pelanggan maupun pedagang, sehingga sektor ekonomi masih berjalan.
Menurutnya, penyebaran Covid-19 tak akan berhenti kalau belum ada vaksin yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian, kuncinya tinggal semua masyarakat bersama-sama terlibat dalam sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan. “Tidak bisa dikerjakan sendiri. Ini semua harus berjalan bersama beriringan,” imbuhnya.
Dia meminta masyarakat sadar taat protokol kesehatan. Terutama tegakkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demi kelancaran ekonomi yang bisa memberikan peningkatan terhadap keuangan daerah, sehingga pemerintah dapat mengucurkan dana kepada masyarakat.
Misalnya untuk pemberian subsidi hingga pemeriksaan kesehatan rapid test massal gratis. “Kalau pendapatan tidak bisa masuk karena sektor ekonomi tutup dan tidak jalan, kita mau bantu masyarakat pakai uang apa. APBD juga tidak bisa meng-cover,” pungkasnya. (gel/kri/k16)
