Dipercaya sebagai Koordinator Utama Kegiatan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Kukar, Dandim 0906 Tenggarong Letkol Inf Charles Alling berbagi cerita. Dengan memupuk semangat dan kesadaran masyarakat, dia yakin Kukar tak lagi berstatus zona merah.
TIM terpadu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 Kukar, sejak Rabu (16/9), mulai melaksanakan operasi yustisi selama 14 hari. Yaitu, razia masker dan penertiban kerumunan. Bupati Kukar juga telah mengeluarkan surat edaran evaluasi penyelenggaraan relaksasi penerapan pembatasan sosial adaptasi kebiasaan baru.
Kecamatan Tenggarong sebagai pilot project dibagi dalam empat sektor cakupan wilayah, di mana masing-masing sektor terdapat pos terpadu. Meliputi kawasan bundaran CBD, area Timbau, Pelabuhan Kumala, dan Pos Djafar Seman Mangkurawang. Tim terdiri dari unsur TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten Kukar meliputi BPBD, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
Seiring terjadinya peningkatan signifikan kasus, tercatat 929 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 per 18 September. Pemkab Kukar bersama tim terpadu mengambil langkah-langkah strategis guna menekan angka kasus Covid-19 dengan meminimalisasi penyebarannya.
Termasuk pemberlakuan pembatasan jam malam hanya sampai pukul 21.00 Wita, juga membatasi tempat-tempat berkumpulnya massa hingga menutup tempat wisata yang dikelola pemerintah daerah. Selain itu, patroli secara continue diupayakan, tak segan petugas akan menindak langsung bagi yang tidak patuh akan protokol kesehatan.
Tim yang digawangi Dandim 0906 Tenggarong Letkol Inf Charles Alling, selaku koordinator utama pengendali operasi tersebut mengatakan, beberapa fase dari awal Covid-19, terjadi perubahan kebiasaan di tengah masyarakat, termasuk tingkat kejenuhan.
“Saat ini Kukar sudah zona merah, situasi ini sangat kritikal jika tidak ditangani dengan tepat tentu akan merugikan kita bersama,” ucapnya saat diskusi bersama awak media di Makodim Tenggarong, Rabu (16/9).
Untuk menyamakan persepsi, Dandim merangkul sejumlah elemen masyarakat termasuk tokoh lintas agama, yang dinilai mampu turut mengedukasi masyarakat utamanya terkait kondisi yang tengah terjadi saat ini. Ini menurutnya menjadi bagian dari strategi penting.
“Tokoh-tokoh agama diharapkan mampu menginformasikan secara berjenjang kepada masyarakat apa yang menjadi kebijakan pemda saat ini,” ungkapnya seusai menggelar pertemuan dengan tokoh agama, Jumat (18/9).
Meski begitu, Alling menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan cara-cara humanis, tidak arogan. “Kita mengedepankan mitigasi fisik, tepat, masif, dan terukur, memberikan efek psikologis dengan sanksi olah fisik dan sanksi sosial namun non-materi,” tegasnya. (qi/ind/k8)
