MANAGED BY:
SELASA
27 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 19 September 2020 11:00
Nestapa Nelayan Tradisional di Pesisir Kaltim, Ruang Tangkap Makin Kecil, Tersingkir Geliat Perusahaan
Direktur Walhi Kaltim Yohana Tiko (kiri) menyerahkan hasil kajian naskah yang berisikan permasalahan yang dihadapi nelayan pesisir.

PROKAL.CO,

ABDUL Kadirkaget bukan kepalang. Ketika bangun dari tidurnya di atas kapal, dia sudah ditodong senjata aparat. Dia rasa tak pernah menganiaya orang, apalagi menilap uang rakyat. Tetapi, dia ditodong senjata hanya karena mencari ikan untuk nafkahnya sehari-hari. Kadir dituduh menangkap ikan di areal perusahaan. Padahal, dia hanyalah nelayan tradisional, bukan nelayan dengan kapal besar yang bisa menangkap berton-ton ikan.

Kadir yang hidup di Desa Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mencari nafkah dari hasil laut. Menjadi nelayan adalah pekerjaan turun-temurun dia dan mayoritas warga desanya. Namun, menjaring ikan tak seleluasa zaman dahulu. Ketika perusahaan besar turut mencaplok area laut. Kini tantangannya kala melaut tidak hanya cuaca, tapi juga area melaut yang makin sempit.

Kadir jadi tak habis pikir, mengapa pekerjaannya tak pernah dilindungi pemerintah. Saat ini mencari ikan saja sudah susah karena ruang lingkup lebih sempit. Apalagi, jika nanti aturan yang memudahkan perusahaan berdiri di kawasan pesisir, dia tidak tahu harus mencari ikan di mana. "Kami ingin ruang lingkup nelayan dijaga, juga Desa Jenebora. Sekarang, ruang tangkap terbatas. Kalau kita nelayan dekat jetty perusahaan, langsung kita dihadapkan dengan aparat,” kisah Abdul Kadir saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota Pansus Rancangan Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di DPRD Kaltim, Kamis (17/9).

Pedihnya menjadi nelayan tradisional diamini Rusliadi yang juga nelayan di perairan Teluk Balikpapan. Kata dia, hidup menjadi nelayan serasa dijajah. Tak ada perlindungan hukum bagi nelayan yang terkena kasus karena menangkap ikan di area yang disebut milik perusahaan. "Kami sebagai nelayan seperti dijajah. Kami dihadapkan sama senjata. Tiap perusahaan masuk, kami diadang. Enggak ada yang bela nelayan,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah tidak hadir untuk melindungi nelayan kecil. Tiap ada proyek masuk, nelayan selalu diusir. “Selalu nelayan yang salah. Silakan ke pesisir, naik ke rig, ada senjata di sana. Kami yang dijajah. Ke mana kami mengadu? Di Balikpapan, PPU, kami disingkirkan. Kami ingin undang-undang perlindungan. Jangan ada perusahaan masuk, langsung disingkirkan kami ini," keluh Rusliadi di depan anggota dewan kemarin.

Ketua Persaudaraan Nelayan Tradisional Balikpapan Sakiran mengatakan, selama ini, selalu saja nelayan tradisional yang disalahkan. "Setahu saya 30 tahun nelayan itu pasti dibilang salah. Lebih baik kondisi sekarang, daripada dibentuk undang-undang kalau makin bikin susah," ucap Sakiran. Kepala Besar Masyarakat Adat Pesisir Kalimantan Dedi Saidan Plampung menegaskan, masyarakat haruslah dijamin haknya. Selama ini, ketika memanfaatkan alam, masyarakat hati-hati. Bukan asal sekadar eksploitasi dan mencari untung besar.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Selasa, 27 Oktober 2020 14:20

Korupsi Rp 16,8 T, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

JAKARTA– Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro divonis…

Selasa, 27 Oktober 2020 11:51

Gubernur Yakin Serapan Bisa 90 Persen di Ujung Tahun

SAMARINDA- Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kaltim…

Senin, 26 Oktober 2020 17:10

Pemindahan IKN, Menteri Tak Berani Pasang Target

BALIKPAPAN–Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim belum menunjukkan progres…

Senin, 26 Oktober 2020 17:09

Draf UU IKN Katanya Disusun dengan Skema Omnibus Law

ANGGOTA DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim Irwan mengamini, hingga…

Senin, 26 Oktober 2020 17:08

Bus Listrik Indonesia Seharga Rp 2 Miliar

INDUSTRI Kereta Api (Inka) menghabiskan dana sekitar Rp 2 miliar…

Senin, 26 Oktober 2020 17:06

Sulit Mencari Dokter Spesialis, Tenaga Medis Menumpuk di Perkotaan

BALIKPAPAN-Sebaran dokter di Kaltim masih belum merata. Sejumlah rumah sakit…

Senin, 26 Oktober 2020 16:14

Menumpuk di Kota karena Bisa Buka Praktik

DATA Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat pada 2019, Kaltim memiliki…

Senin, 26 Oktober 2020 16:12

Kisah Dokter sebagai Garda Terdepan Penanganan Covid-19, Perjuangan Ekstra di Era Corona

Perayaan Hari Dokter Nasional tahun ini terasa berbeda. Bahkan, para…

Senin, 26 Oktober 2020 14:15

Rp 252 Triliun APBD Didepositokan Pemda, KPK Selidiki Modus Deposito APBD

JAKARTA- Kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menempatkan Anggaran Pendapatan dan…

Senin, 26 Oktober 2020 11:06

Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Publik Takut Berpendapat, Aparat Semena-mena

JAKARTA– Kualitas demokrasi Indonesia dinilai mengalami penurunan. Itulah hasil survei…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers