TANA PASER - Dalam APBD Perubahan 2020 yang sudah disahkan, Pemkab Paser tidak lagi melakukan pergeseran anggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Pasalnya, anggaran yang sudah dikucurkan dianggap berlebih.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser Abdul Kadir mengatakan, dari Rp 84 miliar yang telah dianggarkan, baru terpakai Rp 60 miliar lebih. "Masih ada sisa di APBD murni lalu," kata Kadir belum lama ini.
Dia menguraikan, seperti anggaran untuk bantuan sosial saja masih tersisa. Dari kucuran Rp 44 miliar, masih Rp 2 miliar tidak tersalurkan. Dana tersebut masih ada tersimpan di kas bank penyalur bansos, yaitu BRI.
Ditanya untuk penganggaran Covid-19 pada 2021 nanti, belum ada gambaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), berapa yang dialokasikan. "Kemungkinan untuk sekarang, jika ada kebutuhan yang urgen saja baru dana Covid-19 bisa dikeluarkan," kata mantan Sekretaris DPRD itu.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Paser Hairul Saleh mengatakan untuk penyaluran bansos, banyak warga penerima yang tidak ada di tempat saat petugas ingin menyerahkan buku rekening bantuan.
Bahkan ada yang sampai sepuluh kali didatangi juga tidak ada. Sehingga nama penerima akhirnya dicoret, anggarannya pun dikembalikan ke kas negara. Dissos sedang menghitung, berapa anggaran yang tidak terserap untuk bansos ini.
Berdasarkan data sesuai SK bupati, ada 24.928 kepala keluarga (KK) penerima. Namun selama berjalan, ada penerima ganda sebanyak 2.483 KK. Baru tersalurkan Rp 40 miliar. "Hikmahnya, dana APBD bisa lebih hemat dan akan disalurkan ke pos lain," kata Hairul. (jib/ind/k15)
