SAMARINDA-Sejak Juli lalu Pemprov Kaltim telah memberlakukan relaksasi pajak. Diharapkan bisa membantu pendapatan Benua Etam yang saat ini menurun akibat pandemi Covid-19.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, meski dalam kondisi pandemi, ternyata animo masyarakat membayar pajak cukup tinggi. Selain itu, kebijakan relaksasi pajak rupanya pajak rupanya juga benar-benar dimanfaatkan masyarakat. “Kita tahu, pandemi sekarang ini sangat sulit, tapi masyarakat tetap taat membayar pajak. Salut untuk mereka,” ucap Hadi.
Seperti penerimaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim pada awal pekan ini, hingga siang hari sudah mengumpulkan Rp 7,6 miliar. Pendapatan paling banyak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mencapai Rp 4,2 miliar. Sedangkan, sisanya Rp 3,4 miliar berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). “Sudah ada 5 ribu yang berubah dari non-KT menjadi KT atau ganti nama pemilik,” kata Hadi.
Relaksasi pajak kendaraan di Kaltim rencananya akan berakhir pada September ini. Namun disebut Hadi, juga tidak menutup kemungkinan relaksasi pajak akan diperpanjang. Evaluasi peluang untuk memperpanjang program ini masih dilakukan. Bisa saja nanti diperpanjang hingga beberapa bulan ke depan.
Pemerintah memang harus bisa mengatrol pendapatan asli daerah (PAD), mengingat sektor pemasukan lain seperti dana bagi hasil (DBH) akan merosot juga. Di sisi lain, keringanan akan membantu masyarakat yang ekonominya terganggu akibat Covid-19.
Sebelumnya, Hadi mengakui adanya penurunan pendapatan daerah sepanjang tahun ini. Meski demikian, penurunan itu menurutnya, tidak hanya dialami Kaltim, tapi terjadi secara global.
Apalagi penurunan itu disebabkan beberapa unsur, mulai turunnya ekspor hingga penurunan dana bagi hasil (DBH). “Penurunan itu tidak terjadi pada PAD (pendapatan asli daerah). Yang turun adalah DBH kita. Penurunan itu ‘kan oleh pemerintah pusat. Jadi, ini turunnya secara global. Semua daerah mengalami, tidak hanya Kaltim,” terang Hadi.
Maka, rancangan perubahan-APBD 2020 semula sebesar Rp 12,29 triliun menjadi Rp 10,83 triliun. Anggaran pendapatan daerah 2020 mengalami penurunan dibanding target yang telah ditetapkan pada APBD 2020. Perkiraan itu berdasarkan hasil perhitungan terhadap semua jenis penerimaan daerah tahun berjalan, dan hasil perhitungan APBD 2019.
Kondisi ekonomi makro yang sulit diprediksi akibat pandemi Covid-19. Penurunan harga minyak dan gas serta komoditas tambang di pasar internasional, rendahnya daya beli masyarakat, tidak dipungutnya lagi pajak alat berat, serta kebijakan pusat atas pengalokasian dan penyaluran dana transfer. Sehingga memengaruhi penerimaan pendapatan pada APBD.
Mengacu pada hasil evaluasi dan kondisi tersebut, Hadi menyebut pada APBD Perubahan 2020, pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 11,84 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 3,25 triliun. Sehingga menjadi Rp 8,58 triliun atau turun 27,51 persen.
Beberapa komponen yang mengalami perubahan yaitu, PAD sebesar Rp 4,31 triliun yang turun Rp 2,46 triliun atau sekitar 36,3 persen, dari rencana semula sebesar Rp 6,77 triliun. Lalu, dana perimbangan sebesar Rp 4,19 triliun yang turun Rp 788,41 miliar atau 15,83 persen dari rencana semula Rp 4,98 triliun.
Kemudian lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 73,27 miliar yang turun Rp 8,65 miliar atau 10,57 persen dari rencana semula Rp 81,92 miliar. Juga ada penerimaan pembiayaan sesuai perhitungan APBD 2019, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp 2,24 triliun.
Maka, alokasi dana pada anggaran belanja daerah juga mengalami penurunan. Semula sebesar Rp 12,29 triliun menjadi Rp 10,68 triliun berkurang sebesar Rp 1,6 triliun atau turun 13,1 persen.
Meski begitu, Hadi bersyukur penurunan pendapatan tetapi tidak terlalu signifikan. Kaltim masih bisa membangun. “Yang lebih penting adalah masalah penanganan Covid-19 karena kita tidak tahu kapan akan berakhir. Saya sudah minta kepada instansi terkait untuk bekerja keras menggunakan anggaran semaksimal mungkin,” pungkasnya. (nyc/rom/k15)
