DENPASAR– Penerapan protokol kesehatan bukan hanya menjadi kunci utama pengendalian dari penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan yang disiplin dan konsisten juga menjadi bagian dari langkah pertama dalam memulihkan situasi perekonomian secara nasional. Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar Forum Komunikasi Antar Media Bali Bangkit bersama Badan Intelijen Negara (BIN) pada Kamis (10/9/20) di Grand Inna Bali Beach, Sanur.
Diskusi dengan tema Mengawal Pariwisata Bali Berdasarkan Protokol Kesehatan Demi Pemulihan Perekonomian Bali ini dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.
Sedangkan pematerinya antara lain Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Dr Wawan Hari Purwanto, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata RI Henky Hotma Parlindungan Manurung.
Kemudian Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana, Bali, I Gde Pitana, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali I Putu Astawa, Ketua Forum Komunikasi Antar Media Bali Bangkit I Nyoman Wirata.
Dalam paparan Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Dr Wawan Hari Purwanto, Bali merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak ekonomi paling parah di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Bali selama ini sangat tergantung dari dunia pariwisata.
Untuk itu, saat pariwisata domestik mulai dibuka, Badan Intelijen Negara (BIN) langsung terjun ke Bali untuk memastikan agar terwujud pariwisata yang aman berdasarkan protokol kesehatan.
Selain itu, kehadiran BIN juga berupaya memastikan bahwa konsep pariwisata di Bali telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan baik sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
“Kehadiran BIN merupakan representasi hadirnya negara dalam mewujudkan pariwisata aman berdasarkan protokol kesehatan di tengah pandemi ini,” kata Wawan.
Selain itu, hadirnya BIN juga bertujuan mendukung kembalinya pertumbuhan pariwisata di tanah air khususnya Bali yang aman berdasarkan protokol kesehatan. Keyakinan wisatawan nusantara bahwa Bali telah dapat dikunjungi harus juga ditunjang oleh keberhasilan Pemerintah Bali dalam mengendalikan laju penularan Covid-19. Beberapa indikator tersebut di antaranya adalah tidak adanya klaster baru Covid-19 di berbagai titik destinasi dan angka kesembuhan yang semakin baik.
Menurut Wawan, kebijakan pembukaan pariwisata Bali yang aman berdasarkan protokol kesehatan bagi wisatawan domestik yang saat ini berlangung merupakan upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian masyarakat Bali. Relaksasi ini tentunya harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten.
Berdasarkan data Pemprov Bali, per Agustus 2020 pekerja yang dirumahkan sebanyak 73.631 orang. Sedangkan yang di PHK 2.667 orang. Sementara dari segi pendapatan, Bali kehilangan Rp 9,7 triliun setiap bulannya. Tekanan berat bagi pariwisata Bali juga tercermin dari kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali pada Juni 2020.
Berdasarkan data BPS Bali kunjungan wisatawan hanya tercatat 32 kunjungan atau turun 99,99 persen dibandingkan dengan kedatangan pada Juni 2019 yang sebanyak 549.516 kunjungan. Melihat kondisi ini, pemerintah bergerak cepat dan berusaha membangkitkan dunia pariwisata secara bertahap. Saat ini yang sedang berjalan adalah pembukaan wisatawan nusantara atau domestik ke Bali.
Pembukaan Bali bagi wisatawan domestik ini tentunya harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga langkah ini tidak menimbulkan cluster Covid-19 baru.
Pembukaan pariwisata Bali bagi wisatawan domestik merupakan bentuk sinergitas kebijakan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Perlu menjadi catatan bahwa hingga saat ini masih berlaku peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia.
