Asa Kembangkan Sektor Manufaktur

- Jumat, 11 September 2020 | 12:01 WIB
Tutuk SH Cahyono (kiri bawah) dan Sanny Iskandar (kanan bawah) memberikan pemaparan terkait potensi industri manufaktur di kawasan industri Kaltim dalam webinar Laporan Perekonomian Provinsi (LPP)
Tutuk SH Cahyono (kiri bawah) dan Sanny Iskandar (kanan bawah) memberikan pemaparan terkait potensi industri manufaktur di kawasan industri Kaltim dalam webinar Laporan Perekonomian Provinsi (LPP)

Pemerintah daerah diharapkan bisa memaksimalkan kawasan ekonomi dengan menghadirkan industri hilirisasi agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bergantung pada batu bara.

SAMARINDA- Tumbuhnya sektor usaha selain pertambangan batu bara sangat diharapkan hadir di Kaltim. Sebab, dominasi emas hitam yang mencapai 42 persen pada perekonomian Bumi Etam membuat risiko terjadinya fluktuasi sangat besar. Manufaktur jadi salah satu sektor yang diharapkan bisa tumbuh maksimal seiring hadirnya kawasan industri yang bisa digunakan untuk hilirisasi kelapa sawit atau batu bara sekalipun.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, Kaltim memiliki beberapa kawasan industri yang diharapkan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Tentunya dengan berbagai komoditas andalan yang harusnya bisa dikembangkan. Seperti produk turunan batu bara yang bernilai tambah relatif tinggi dan sudah mulai diminati investor.

Menurutnya, hilirisasi batu bara bakal mendorong terintegrasinya industri pengolahan lainnya yang terkait di satu kawasan. Lalu produk hilirisasi crude palm oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit berpotensi dikembangkan lebih jauh, sehingga mendorong terintegrasinya industri pengolahan lanjutan berbasis CPO di satu kawasan.

“Kita sudah punya kawasan industri petrokimia yang terintegrasi di Kawasan Industri (KI) Bontang. KI Bontang yang sudah berdaya saing dapat terus dikembangkan untuk menampung industri petrokimia terkait yang dibutuhkan domestik dalam rangka substitusi impor,” katanya saat webinar Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kaltim, Kamis (10/9).

Namun, terdapat beberapa kawasan ekonomi khusus di Kaltim yang menghadapi tantangan. Salah satunya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang menghadapi sejumlah kendala terutama pada bidang infrastruktur. Upaya debottlenecking atau identifikasi area dan/atau peralatan tertentu saat ini masih terus berjalan meski disebutnya belum menunjukkan hasil signifikan.

Ke depan, upaya yang perlu untuk dilakukan adalah penguatan kapasitas melalui dukungan pembiayaan swasta dan insentif serta badan pendukung dari pemerintah pusat. Selanjutnya, kendala di Kawasan Industri Kariangau (KIK). Diungkapkan Tutuk, KIK memiliki potensi sebagai pusat kawasan industri penunjang aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) di Kaltim.

Namun demikian, kondisi lahan KIK masih belum clean and clear, sehingga belum siap untuk ditawarkan sebagai sebuah kawasan industri. Permasalahan KIK lainnya adalah belum adanya fasilitas pendukung. Cukup banyak perusahaan beroperasi di sekitar KIK karena memanfaatkan pelabuhan Kariangau yang sudah beroperasi dengan baik.

“Seharusnya dengan banyaknya kawasan industri, Kaltim sudah memiliki diversifikasi sektor usaha. Intinya meningkatkan nilai tambah bagi seluruh komoditas Kaltim yang selama ini dijual mentah. Nilai tambah terhadap produk-produk di Bumi Etam harus ditumbuhkan, investasi harus diarahkan ke sana,” terangnya.

Senada, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, Kaltim sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan bisnis manufaktur. Apalagi dengan banyaknya komoditas pendukung itu. Saat ini, realisasi pembangunan kawasan industri masih fokus di Jawa. Jumlah kawasan industri yang tercatat di HKI mencapai 87 dengan total area 86 ribu hektare (ha). Dari total itu hanya 18 yang berada di luar Pulau jawa.

“Kita berusaha terus memperluas pemerataan kawasan industri di luar Pulau jawa, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti Kaltim,” ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE).

Dia menjelaskan, upaya pemerataan penyebaran dan percepatan pembangunan industri ke daerah telah dibuat dengan kebijakan percepatan realisasi pembangunan, antara lain kawasan industri prioritas dan kawasan ekonomi khusus (kek) dan ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN). Sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu bermitra dengan investor untuk membangun kawasan industri di daerah.

Jika tidak, daerah tersebut tidak akan bisa menjadi kawasan industri. Selain itu, kawasan industri akan maju jika didukung tenaga kerja yang terampil dan lingkungan sekitar yang kondusif. “Nah, Kaltim sudah memiliki kawasan industri, seharusnya yang ada ini bisa terus didorong perkembangannya. Jika tidak dikembangkan dalam jangka waktu lama, maka bisa dicabut status kawasan industrinya. Sehingga apa yang diperjuangkan akan menjadi sia-sia,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Ekonomi Bulungan Tumbuh 4,60 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB

2024 Konsumsi Minyak Sawit Diprediksi Meningkat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:21 WIB
X