JAKARTA– Pemerintah kembali menunjuk 12 perusahaan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa digital. Belasan perusahaan itu ditunjuk karena memenuhi kriteria pemungut PPN kepada pelanggan digital di Indonesia.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama menuturkan, para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN digital sejak 1 Oktober 2020. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak.
‘’Harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN,’’ ujarnya di Jakarta, Selasa malam (8/9).
Dengan bertambahnya 12 perusahaan, maka jumlah total perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN hari ini berjumlah 28 badan usaha. (Lihat Grafis). Sebelumnya, pemerintah juga telah menunjuk berbagai perusahaan digital untuk memungut PPN 10 persen.
Hestu menyebut pihaknya terus mengidentifikasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia. Tujuannya, untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka memungut PPN.
‘’Diharapkan, dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah,’’ tuturnya.
Hestu mengingatkan, PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru. Hal itu telah lama diatur dalam UU PPN namun kurang efektif karena hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli/konsumen yang sifatnya retail dan masif dalam ekonomi digital saat ini.
Pemungutan PPN ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. (dee)
