Akhirnya Pemerintah Tunda Proyek IKN

- Rabu, 9 September 2020 | 13:54 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi IKN.  Pemerintah memutuskan untuk menunda proyek pemindahan ibu kota negara (IKN). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan penundaan tersebut.
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi IKN. Pemerintah memutuskan untuk menunda proyek pemindahan ibu kota negara (IKN). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan penundaan tersebut.

JAKARTA– Pemerintah memutuskan untuk menunda proyek pemindahan ibu kota negara (IKN). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan penundaan tersebut. ‘’Mengenai IKN, sampai hari ini IKN programnya masih di-hold,’’ ujarnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, (8/9).

Penundaan itu disebabkan karena pemerintah masih fokus untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Meski begitu, dia memastikan bahwa pembangunan berbagai infrastruktur pendukung di sejumlah daerah penyangga IKN akan tetap berjalan.

Hal itu juga tertuang dalam agenda masterplan yang telah disusun pemerintah. Namun, dia tak memerinci sampai kapan penundaan itu dilakukan.

‘’Tapi kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita tetap melanjutkan masterplan (IKN). Seperti pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga di Samarinda dan Balikpapan,’’ tutur dia.

Peneliti geografi ekonomi dan pekotaan Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptekin LIPI Galuh Syahbana Indraprahasta mengatakan keputusan pemerintah menunda proyek IKN saat ini adalah langkah yang bijak. Menurut dia saat ini memang tepat untuk menunda program-program yang bisa membebani keuangan negara. Sebab keuangan negara sedang dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Menurut dia terlepas dengan adanya Covid-19, pemindahan ibu kota negara perlu dirembuk lebih lanjut. ’’Karena selama ini pengalaman negara lain, termasuk di negara maju, proses pemindahan ibu kota negara waktunya tidak sebentar,’’ jelasnya. Dia mencontohkan di Korea Selatan butuh waktu sekitar 10 tahun untuk memindahkan ibu kota dari Seoul ke Sejong.

Galuh mengatakan ada dua hal yang perlu dibahas lebih dalam terkait proyek IKN itu. Yaitu aspek sosial dan lingkungan hidup. Menurut dia aspek sosial sangat penting untuk dibahas lebih lanjut. Baginya sampai saat ini pembahasan aspek sosial terkait ibu kota negara baru belum dibahas dengan matang.

’’Memindahkan sesuatu yang baru di tempat baru akan berpotensi konflik,’’ katanya. Dia menjelaskan proyek IKN sebagian besar menggunakan anggaran non APBN atau milik sektor swasta. Galuh menjelaskan sektor swasta tentu dalam menggelontorkan dananya ada aspek bisnis. Mereka menyasar kelompok ekonomi menengah atas supaya investasinya cepat balik modal.

Padahal menurut Galuh proyek IKN harusnya bersifat inklusi. Artinya semua golongan ekonomi masyarakat bisa menikmatinya. Mulai dari lapisan masyarakat kelas bawah, menengah, sampai atas. ’’Jangan sampai (proyek IKN, Red) jadi BSD (Bumi Serpong Damai, Red) baru,’’ tuturnya. Seperti diketahui BSD adalah komplek kota mandiri yang menyasar kelompok ekonomi tertentu.

Kemudian soal lingkungan menuruntya juga penting. Galuh mengatakan kondisi di Jakarta atau Jabodetabek sampai saat ini belum menunjukkan contoh pengelolaan lingkungan ibu kota negara yang baik. Dia khawatir jika dipaksanakan membangun ibu kota baru di Kalimantan, maka nasibnya sama seperti di Jakarta.

Galuh juga mengatakan saat ini hutan lindung yang tersisa di Kalimantan Timur (Kaltim) hanya ada di dekat lokasi proyek IKN. Dia tidak ingin kawasan itu rusak sebagaimana kondisi di puncak Bogor yang terimbas pembangunan metropolitan Jabodetabek.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menambahkan, alangkah baiknya jika pemerintah mengalihkan anggaran pembangunan IKN untuk pos-pos yang lebih penting dan mendesak. Salah satunya yakni untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

‘’Lebih baik dialihkan ke PEN, khususnya ke stimulus kesehatan. Di tengah situasi resesi dan pandemi, tidak ada urgensinya untuk melanjutkan proyek IKN,’’ tuturnya.

Bahkan, lanjut Bhima, kalaupun kondisi tekanan ekonomi sudah mereda, dia tak melihat ada urgensi yang benar-benar mendesak untuk melanjutkan proyek IKN. Data Bappenas pada 2019 mencatat, pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran sebanyak Rp 466 triliun.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X