BALIKPAPAN- Pengusaha perhotelan berusaha keras peningkatan okupansi. Kegiatan acara pun dikejar untuk mengimbangi jumlah okupansi yang masih merosot. Mereka berharap pemerintah mulai meningkatkan kegiatan pertemuan sesuai protokol kesehatan di hotel sembari menunggu pulihnya kepercayaan para wisatawan.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Sahmal Ruhip mengatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata akan terjadi selama pemerintah belum meningkatkan kegiatan di hari kerja. Sebab, kegiatan dinas dan perusahaan punya peran penting dalam mengisi kamar di hotel.
Ia mengatakan, peningkatan okupansi hotel baru terjadi pada hari libur, terutama ketika ada libur panjang hingga tiga hari di akhir pekan. Namun, lantaran waktu yang amat singkat perlu adanya kenaikan okupansi pada hari kerja.
"Saat liburan, hotel bisa naikkan okupansi meskipun masih sangat kecil kenaikannya. Weekend itu untuk orang berwisata, tapi kalau weekdays itu business trip dan itu mengandalkan aktivitas domestik. Balikpapan punya itu. Cuma kembali lagi, kita lihat kondisi. Kalau beberapa hotel ada yang menunjukkan okupansi tinggi,” katanya, (7/9).
Di masa pandemi, kepercayaan masyarakat untuk berwisata berkurang drastis karena takut akan penyebaran Covid-19. Karena itu, hotel dan restoran juga harus berhati-hati dalam mengambil strategi bisnis. Strategi yang harus diambil bukan sebatas memberikan harga murah karena saat ini harga sudah dibuat rendah.
Lebih lanjut, ia menilai sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran adalah sektor yang membutuhkan pergerakan orang secara langsung. Berbeda dengan perdagangan yang bisa dilakukan secara online. Itu sebabnya, PHRI telah menyampaikan semua aspirasinya kepada pemerintah dalam langkah penyelamatan industri hotel dan restoran.
Soal lonjakan kasus Covid-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas kembali di sejumlah daerah, ia mengatakan hal itu bergantung penerapan protokol kesehatan. Pemerintah, sambung dia, seharusnya bisa mengawasi protokol tersebut khususnya untuk pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Bahkan, bila perlu disertai sanksi tegas karena sudah ada regulasi dari pemerintah pusat. "Ini suatu kegiatan baru yang tidak umum tapi memang harus dilakukan. Tentu harus sosialisasi terus dan pengawasan yang masif," tutupnya. (aji/ndu/k15)
