Berbeda dari edisi sebelumnya, pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini diprediksi tidak terlalu berdampak pada perekonomian. Sebab, kegiatan kampanye yang bersifat mengumpulkan massa bakal dilarang di tengah masih maraknya penyebaran virus corona.
SAMARINDA- Gaung pemilihan kepala daerah sudah terasa di beberapa daerah. Biasanya, pesta demokrasi ini akan berdampak pada kenaikan konsumsi masyarakat lantaran para calon pemimpin melakukan belanja kampanye besar-besaran. Namun, berbeda dengan tahun ini. Konsumsi diprediksi tidak akan tumbuh terlalu signifikan akibat masih merebaknya virus corona (Covid-19).
Pengamat Ekonomi Kaltim Aji Sofyan Effendi mengatakan, secara teori konsumsi akan naik saat pilkada. Sayangnya tahun ini bakal berbeda karena masih diselimuti kasus Covid-19. Konsumsi barang tertentu akan naik, tapi tidak signifikan. Utamanya barang-barang pendukung kampanye seperti spanduk, baju kaos, flyer, dan lainnya.
Barang-barang cetak tersebut diprediksi masih akan meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan hari biasanya. “Saya yakin tetap ada kenaikan konsumsi tapi tidak akan terlalu besar dibandingkan pilkada sebelumnya,” jelasnya, Minggu (6/9).
Saat ini, tambah Aji, aktivitas kampanye kebanyakan dilakukan secara online. Padahal yang menyerap konsumsi lebih tinggi akibat adanya kampanye-kampanye yang mengumpulkan banyak orang. Namun itu bertentangan dengan protokol kesehatan Covid-19. Pembatasan-pembatasan kampanye pasti berlangsung, sehingga tidak akan berdampak banyak terhadap konsumsi.
“Saya yakin kampanye tahun ini akan adem ayem saja. Proses menjual visi-misi ke publik tidak berdampak pada ekonomi,” ungkapnya. Sebagai contoh, biasanya saat kampanye bisa banyak kegiatan. Seperti mengundang artis Ibu Kota, menggelar konser dan sebagainya. Kegiatan ini akan berdampak baik untuk UMKM, vendor-vendor event dan lainnya.
Sedangkan tahun ini mengumpulkan masyarakat tidak diperbolehkan, sehingga dampak yang harusnya dirasakan tadi tidak terjadi. “Itulah konsumsi tidak naik signifikan karena permintaan barang dan jasa tidak terlalu besar, sehingga dampak ekonomi dari pilkada tadi tidak akan terlalu besar akibat Covid-19,” pungkasnya.
Senada, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, dampak ekonomi dari pilkada masih akan dirasakan. Namun, bergantung bagaimana mobilisasi masyarakat, perkembangan kasus Covid-19, serta seberapa besar dana yang dikucurkan. “Besar atau tidak dampak ekonominya tahun ini tergantung seberapa besar mobilitas masyarakat untuk berkegiatan (jual-beli), termasuk gelontoran dananya,” jelasnya.
Dia mengatakan, lemahnya ekonomi saat ini disebabkan lemahnya permintaan. Jika nanti dana yang digelontorkan besar untuk pilkada, maka dapat menciptakan permintaan yang besar. Sehingga produksi berjalan, berujung pada perbaikan ekonomi. Namun efek pilkada pada ekonomi akan lebih sedikit jika masyarakat tidak melakukan kegiatan jual-beli tadi, yang disebabkan masih merebaknya Covid-19. “Itulah yang bisa dibilang dampak ekonominya akan relatif besar,” tuturnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memperkirakan model kampanye seperti pemasangan baliho, spanduk, pembagian alat peraga kampanye lainnya, tidak semasif pilkada serentak sebelumnya. Pasalnya, masyarakat masih membatasi kegiatan di luar rumah karena penyebaran virus reda. "Efek pilkada tahun ini tidak signifikan bagi perekonomian," ujar Bhima.
Selain itu, tradisi pesta demokrasi lainnya seperti penyelenggaraan hiburan rakyat lewat musik, sewa panggung kampanye sampai acara kesenian juga dipastikan sepi. Sewa mobil untuk iring-iringan kampanye juga diramal macet tahun ini, terutama di daerah yang masih melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. "Akibatnya dampak kucuran uang dari kandidat kepala daerah ke masyarakat sangat terbatas," katanya.
Bhima menuturkan biasanya kontestasi politik elektoral lima tahunan tersebut mengerek Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT). Sebut saja, pada 2019 lalu saat Pemilihan Presiden (Pilpres) pengeluaran konsumsi LNPRT meroket 10,6 persen ditopang kegiatan kampanye oleh tim sukses.
Kondisi serupa terjadi pada Pilkada serentak 2017 yang mengerek pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 8,02 persen pada tiga bulan pertama 2017. "Tahun ini diperkirakan lebih rendah pertumbuhannya," katanya.
