Setelah sempat tertunda karena pandemi Covid-19, pembangunan jarringan gas (jargas) dilanjutkan. Rencana pengerjaan sebelumnya pada Februari hingga April. Kini seperti yang terpantau, konstruksi jargas di Kelurahan Gunung Samarinda telah rampung.
BALIKPAPAN - Pengerjaan jargas masih berproses di Kelurahan Muara Rapak. Sebagai informasi, Balikpapan mendapat bantuan 6.933 sambungan rumah tangga. Ini merupakan pengerjaan tahap ketiga yang berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kepala Bagian Perekonomian Setkot Balikpapan Panti Suhartono menuturkan, total jargas yang telah terbangun sebanyak 15.600 sambungan rumah tangga. Sementara target rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) 2021 sebesar 24 ribu sambungan. “Jadi sudah tercapai sekitar 60 persen dari target RPJM,” katanya.
Rinciannya pada tahap pertama, Balikpapan mendapat bantuan 3.847 sambungan pada 2017. Lokasi awal yang dibangun adalah Kelurahan Sumber Rejo dan Karang Rejo. Kemudian berlanjut pada tahap kedua sebanyak 5.000 sambungan. Berlokasi di Kelurahan Gunung Sari Ulu dan Karangjati pada 2018.
Teranyar, pihaknya beberapa waktu lalu telah mengajukan permintaan jatah sambungan baru ke Kementerian ESDM. “Kami ajukan lagi 20 ribu sambungan. Sistemnya kami ajukan sebanyak-banyaknya. Nanti dapatnya sekitar 30 atau 40 persen dari yang diajukan. Belum tahu hasilnya,” bebernya.
Dia menargetkan, pembangunan tahun ini bisa rampung pada Oktober. Jika tidak ada masalah dalam pembangunan, kemungkinan besar bisa mendapat bantuan pembangunan sambungan pada tahun selanjutnya. Panti berharap, pembangunan yang sudah ada bisa dimanfaatkan dengan baik dan lancar.
“Karena kalau ada kendala bisa proyeknya di-cut off, bisa bergeser ke daerah lain karena ini banyak yang membutuhkan,” sebutnya. Artinya jika proses pembangunan lancar, proyek bantuan dari Ditjen Migas ini bisa berjalan lagi. Menurut dia, ini semua untuk kepentingan rakyat juga.
“Bantuan ini sangat besar membantu masyarakat mudah mendapat gas. Pemasangan gratis, pemakaiannya bayar, dan sangat murah,” tuturnya. Panti menyebutkan, biaya yang dibutuhkan paling tinggi sekitar Rp 50 ribu. Jika tergolong jarang pakai biaya hanya sekitar 30 ribu. Mereka membayar ke perusda. (gel/kri/k16)
