Tingginya uang kuliah tunggal (UKT) ditambah sumbangan pengembangan institusi (SPI) membuat cita-cita mengenyam bangku perkuliahan semakin meredup.
SAMARINDA–Sesuai Pasal 8 Ayat 2 Kemenristek-Dikti Nomor 39/2017 berbunyi, tetap memerhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai.
UKT dianggap berat. Terlebih adanya tambahan biaya SPI yang harus dikeluarkan. Firdaus, calon mahasiswa yang lulus dalam jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) terpaksa membatalkan niat untuk kuliah. Lantaran merasa tercekik harus membayar biaya SPI di Fakultas Perikanan (FPIK) Universitas Mulawarman (Unmul) sebesar Rp 10 juta.
BACA JUGA : Dekan FPIK Klarifikasi Pernyataan
Jika ditotal dengan UKT, harus menyediakan Rp 13,5 juta. Firdaus merupakan salah satu yang merasa tercekik mahalnya untuk mengenyam pendidikan.
Kemarin (31/8), Kaltim Post berbincang dengan Karno, orangtua maba di FPIK Unmul. Menjinjing map merah berisi surat tidak mampu dari kelurahan tempatnya tinggal, dia pun berusaha bertemu Dekan FPIK Iwan Suyatna. "Saya datang untuk meminta keringanan biaya sekolah anak saya," kata pria 50 tahun itu didampingi anaknya. "Kalau bisa penurunan nominal dan penundaan. Enggak tahu bakal sekolah (kuliah) apa enggak anak saya," sambungnya dengan nada pesimis.
SPI atau uang pangkal yang menembus angka Rp 10 juta, dirasakan sangat berat. Bagi dirinya yang berprofesi penjual soto di Jalan Perjuangan, Samarinda Utara, biaya itu sangat berat. Ditambah dirinya juga harus membiayai anak pertamanya yang sedang kuliah di Unmul.
"Terus terang berat, saya enggak pegang (punya) uang saat ini, apalagi Rp 10 juta, Mas. Warung saja saya masih sewa," kuncinya.
Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Iwan Suyatna tak menampik banyak calon maba hingga orangtua yang meminta keringanan. Bahkan, langsung bertemu dengannya. "Banyak yang minta keringanan, handphone saya itu banyak masuk chat juga, jadi jawab satu-satu itu kewalahan. Dari tahun sebelumnya (2019) sudah ada SPI, tapi terima saja," ucapnya. Pria bergelar Doktor itu menerangkan, sebenarnya telah memberikan keringanan. Namun, tak lebih 25 persen. Hal tersebut ditujukan bagi mahasiswa yang kurang mampu.
Disinggung soal adanya keringanan seperti mencicil per semester, sebenarnya Iwan tak berkeberatan. Namun, pihaknya belum mengatur skemanya. Hal itu karena takut uang pangkal tersebut tidak dibayar mahasiswa. Berkaca dari contoh kasus sebelumnya di fakultas lain di Unmul. "Kalau begitu SPI itu enggak akan ada. Jangankan ekonomi rendah, tinggi saja bisa tidak ada. Kalau begitu saya memberlakukan UKT yang tinggi saja," imbuhnya.
Ditanya keringanan apakah sudah memerhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua atau pihak lain yang membiayai, sesuai Pasal 8 Ayat 2 Kemenristek-Dikti, dia hanya mengatakan itu telah sesuai kebijakan pihaknya. SPI menurutnya tidak bisa diberlakukan sesuai UKT. Terlebih, SPI nantinya digunakan mahasiswa untuk kepentingan praktikum, baik di laboratorium hingga di luar kampus.
"Orangtua dan mahasiswa itu kan enggak lihat kualitasnya nanti. Itu kan pasti ada. Saya begini saja, kalau sebenarnya enggak sanggup kan enggak usah kuliah aja dulu," pungkasnya. (*/dad/dra/k8)
