SAMARINDA-Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim bakal menguntungkan provinsi ini. Pemerintah memastikan, pusat pemerintahan RI sudah berjalan di Benua Etam pada 2024. Kaltim diuntungkan karena akan mendapat banyak sokongan pembangunan infrastruktur.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi mengatakan, pos dana perimbangan yang sebelumnya untuk pembangunan fisik dan non-fisik bisa dialokasikan untuk pembangunan non-infrastruktur.
“Kalau IKN sudah dibangun. Dana perimbangan sudah seujung kuku dari nilai pembangunan IKN. Dari nilai ekonomi sosial, kalau pembangunan IKN dimulai tahun depan, praktis dana perimbangan hanya penunjang rutinitas,” bebernya.
Dia menjelaskan, selama ini tanpa isu IKN, dana perimbangan jadi suntikan utama bagi pembangunan fisik dan non-fisik. Begitu ada IKN, semua pembangunan di kawasan IKN bakal ditopang oleh APBN. Dana perimbangan harus tetap ada untuk menjalankan rutinitas yang jadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah daerah. Nah, dana perimbangan akan memperkuat itu semua.
Sementara di wilayah non-IKN di luar Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) akan terkena efek domino. Misalnya, ada pembangunan kereta api di kawasan IKN, maka berdampak di daerah sekitar. Misalnya juga pembangunan tol. Saat ini jalan tol diproyeksikan dari Balikpapan tak hanya berhenti di Samarinda, tapi tembus hingga Kutai Timur.
“Anggap saja, kita kesampingkan dahulu dua daerah yang pasti kena efek melejit seperti Kukar dan PPU. Namun, daerah di luar itu macam Berau, Kutim, Kubar, Bontang, hingga Mahulu, mereka akan mendapat stimulan infrastruktur dari dan ke ibu kota,” jelasnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu menuturkan, keberadaan IKN bisa jadi nilai tawar kenaikan dana perimbangan untuk Kaltim. Tetapi, jika pun dana perimbangan tidak naik, Kaltim masih mendapat keuntungan karena bisa mengalokasikan dana perimbangan ke sektor lain.
“Pembangunan IKN akan meringankan pembangunan. Nah, sekarang dana perimbangan akan digunakan untuk hal-hal non-infrastruktur. Karena begitu diputuskan IKN di Kaltim, negara juga bertanggung jawab ke seluruh provinsi,” paparnya.
Dia melanjutkan, begitu tahun 2021 starting point proyek fisik IKN, Aji Sofyan yakin akses dari dan ke kawasan ibu kota akan diperhatikan pemerintah pusat. Terlebih untuk membuat jalan penghubung perlu triliunan rupiah. Karena keberadaan akses di dua kabupaten itu dinilai masih kurang memadai. “Saya yakin, negara akan memperhatikan itu (pembangunan jalan),” jelasnya.
Diketahui, dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Kaltim 2020, Kaltim kebagian Rp 4,9 triliun. Dana transfer untuk provinsi terdiri dari dana bagi hasil pajak Rp 616 miliar, dana bagi hasil sumber daya alam Rp 1,97 triliun, dana alokasi umum Rp 943 miliar, dana alokasi khusus fisik Rp 365,3 miliar, dana alokasi khusus non-fisik Rp 1 triliun, dan dana insentif daerah Rp 69 miliar.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, tidak hanya Kaltim, seluruh luar Jawa berkepentingan IKN itu pindah ke provinsi ini. Sebab tak perlu ditampik bahwa pembangunan di Indonesia saat ini berpusat di Pulau Jawa.
Kemudian di Pulau Sumatra dan sisanya wilayah yang tersisa, khususnya di Indonesia Timur. Bahkan di antara pulau-pulau yang tersisa mungkin hanya Sulawesi Selatan yang sedikit lebih maju dibandingkan daerah lainnya di Indonesia Timur.
Dengan adanya IKN, diharapkan akan menstimulus pembangunan di kawasan ini. “Begitu IKN pindah ke Kaltim, tidak hanya Kaltim yang berkembang. Tapi Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara, Sulbar, Sulsel, dan wilayah Indonesia Timur lainnya,” papar Hadi.
Hadi memuji langkah yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memulai pemindahan IKN. Pasalnya, itu adalah langkah yang cukup berani karena tidak mudah memindahkan ibu kota negara. Perlu mobilisasi besar, dana besar, dan siap untuk menghadapi kontroversi di kalangan masyarakat.
