MANAGED BY:
SABTU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 27 Agustus 2020 14:23
KY Investigasi Dugaan Pelanggaran Hakim MA

Komjak Ikut Dorong Penyidikan Pinangki Diserahkan kepada KPK

PROKAL.CO,

JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari merembet sampai Mahkamah Agung (MA). Berdasar pemeriksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus) muncul dugaan Pinangki memberikan janji fatwa MA untuk Djoko Tjandra. Dari dugaan tersebut, Komisi Yudisial (KY) memulai investigasi untuk memastikan apakah ada pelanggaran oleh hakim MA atau tidak. 

Kepada Jawa Pos, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap tidak secara tegas menyampaikan bahwa instansinya sudah menginvestigasi dugaan pelanggaran oleh hakim MA. Dia hanya menyebut, Biro Investigasi pada Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY bisa melaksanakan investigasi tanpa harus diumumkan selama proses investigasi masih berlangsung. ”Melakukan penelusuran secara diam-diam,” kata dia.

 Menurut Maradaman, langkah tersebut dibolehkan. Sebab, sudah menjadi tugas Biro Investigasi. ”Kalau memang mereka menemukan jejak yang betul-betul punya bukti berbentuk laporan, nanti kami panelkan,” jelasnya. Orang nomor dua di KY itu menyebutkan, sampai kemarin dia belum mendapat laporan terkait investigasi yang dilakukan oleh instansinya. ”Kepala biro investigasinya nggak ada tadi (kemarin),” imbuhnya. 

Penegasan bahwa investigasi oleh KY sudah berjalan justru disampaikan oleh Komisioner KY Aidul Fitriciada Azhari. Pria yang sehari-hari bertugas sebagai ketua Bidang Rekrutmen Hakim itu menyatakan bahwa dirinya sudah mendapat informasi dari ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi pihaknya sudah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran oleh oknum hakim MA. ”Laporan diteruskan ke Biro Investigasi,” beber dia. 

Pria yang pernah bertugas sebagai ketua KY itu pun menyatakan bahwa investigasi tersebut dilaksanakan berdasar laporan dari masyarakat. Namun demikian, dirinya tidak bisa mengungkapkan perkembangan investigasi itu. ”Karena biasanya investigasi bersifat mandiri,” imbuhnya. Yang pasti, kata Aidul, KY secara instutsi mengawal investigasi tersebut. Sebagai lambaga yang bertugas menjaga marwah hakim, mereka ikut bertanggung jawab.

 Untuk mengetahui perkembangan investigasi tersebut, Jawa Pos sudah menghubungi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta. Namun demikian, sampai berita ini dibuat yang bersangkutan belum menjawab. Sementara itu, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menampik penyidikan Pinangki terkait dengan instansinya. ”Kami belum tahu urusan permohonan fatwa hukum ke MA terkait Terpidana Joko S. Tjandra,” ujarnya. 

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 23 Oktober 2020 15:51

Petinggi Partai Soroti Aksi Represif Polisi

JAKARTA– Unjuk rasa mahasiswa dan buruh terkait dengan UU Cipta…

Jumat, 23 Oktober 2020 14:28

Perbaiki Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

JAKARTA– Momen perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) didorong untuk…

Jumat, 23 Oktober 2020 14:27

Mulai Garap Naskah Khutbah Jumat Paling Lama Januari 2021

JAKARTA – Rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyusun naskah khutbah…

Jumat, 23 Oktober 2020 14:26

Jadi Tersangka Korupsi di PT DI, Dirut PT PAL Ditahan

JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia Budiman Saleh…

Kamis, 22 Oktober 2020 11:09

Terlibat LGBT Brigjen EP Hanya Didemosi Tiga Tahun

JAKARTA— Virus LGBT telah menjangkiti tubuh Korps Bhayangkara. Polri memastikan…

Rabu, 21 Oktober 2020 16:35

Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Nomor 30 di Dunia

JAKARTA– Mercer CFA Institute baru saja mengeluarkan laporan tahunan mengenai…

Rabu, 21 Oktober 2020 16:30

PKS Minta Tak Ubah Substansi UU Ciptaker

JAKARTA – Fraksi PKS mewanti-wanti pemerintah untuk tidak mengubah substansi…

Rabu, 21 Oktober 2020 13:04

Minta Putusan Etik Firli Tetap Dibacakan

JAKARTA– Agenda pembacaan putusan sidang pelanggaran etik Ketua Komisi Pemberantasan…

Rabu, 21 Oktober 2020 13:03

Tegas..!! PGRI Tolak Mapel Sejarah Dihapus

JAKARTA -- Rencana penyederhanaan kurikulum 2013 yang digulirkan Kementerian Pendidikan…

Selasa, 20 Oktober 2020 17:10

Tolak UU Cipta Kerja, Demokrat dan PKS Dapat Citra Positif

JAKARTA-- Peneliti mengemukakan hasil survei terkait isu UU Cipta Kerja.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers