HARI ini (26/8), tepat satu tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) baru. Di dua kabupaten sekaligus. Sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). PPU mendapatkan tempat spesial. Salah satu kecamatannya, Sepaku menjadi titik nol ibu kota negara (IKN). Menggantikan DKI Jakarta.
Di Sepaku, dari Istana Kepresidenan hingga kompleks pemerintahan rencananya akan dibangun. Luasnya 5.600 hektare dari 56 ribu hektare untuk kawasan IKN. Kemarin (25/8), Kaltim Post kembali menyambangi Kecamatan Sepaku. Melihat langsung progres apa yang sudah ditunjukkan pemerintah pusat untuk menunjang pemindahan IKN pada 2024 nanti. Berkendara dengan Mitsubishi New Triton, awak redaksi melalui Jalan Soekarno-Hatta Km 38.
Aspal yang mulus di Jalan Soekarno-Hatta, seketika berganti banyak lubang begitu melintasi Km 38, menuju Semoi II, salah satu desa di Kecamatan Sepaku. Namun lubang-lubang yang ada tampak tengah dikerjakan untuk ditutup. Di sisi kanan-kiri jalan juga terlihat pengerjaan pelebaran jalan. Kondisi ini terus berlanjut hingga ke pusat kecamatan. “Iya sedang ada pekerjaan preservasi jalan Km 38 - Semoi II. Baru dimulai kontraknya 6 Agustus lalu,” ucap Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sepaku Adi Kustaman.
Proyek itu didanai APBN. Ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN) Kaltim, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Panjangnya 21,4 kilometer.
Selain Km 38-Semoi II, proyek jalan juga tengah berlangsung dari Semoi II-Sepaku sepanjang 14,7 kilometer. Hingga Sepaku-Pelabuhan ITCI sepanjang 14,6 kilometer. “Akhir tahun ini ditarget rampung. Meski ada kemungkinan molor,” kata Adi.
Proyek ini, dalam surat yang dilayangkan Kementerian PUPR, untuk mendukung pelaksanaan pemindahan ibu kota baru. Apalagi dengan rencana kunjungan Presiden Jokowi pada Desember nanti, maka dimungkinkan jalan menuju pusat IKN itu bisa mulus. Tidak seperti saat Kaltim Post berkunjung. Yang kondisinya masih rusak dengan debu beterbangan ketika dilintasi kendaraan. “Yang eksisting ada 8 meter. Nanti lebarnya jadi 10 meter dengan cor beton,” sebut Adi.
Selain jalan, progres juga tengah berlangsung di sisi pengadaan tanah untuk Bendungan Sepaku-Semoi. Diketahui, pembangunan bendungan ini akan menghabiskan dana APBN sebesar Rp 676,726 miliar. Memerlukan lahan seluas 378 hektare. Dengan rincian 342 hektare area genangan dan 36 hektare untuk tapak bangunan. Semua 378 hektare lahan merupakan milik warga. Yang masuk dalam area 640 bidang tanah untuk dibangun. Jumlah pemiliknya ada 150 kepala keluarga (KK).
Lahan warga terdampak pembangunan rata-rata perkebunan dan tujuh unit rumah warga. “Sesuai tahapan, Oktober ini sudah ada pembayaran ke warga pemilik lahan,” ujarnya. Bendungan Sepaku memiliki kapasitas daya tampung air 11 juta meter kubik. Sementara volume air di Sungai Tengin Baru sebesar 2,4 meter kubik per detik atau 2.400 liter per detik. Sumber air Bendungan Sepaku dari aliran Sungai Tengin Baru, Desa Tengin Baru.
Area bendungan mencakup Desa Tengin Baru, Desa Sukomulyo dan Desa Argomulyo. Titik pembangunannya berada di batas tiga desa ini.
“Alhamdulillah warga semua mau membebaskan tanahnya untuk bendungan ini,” ungkapnya. Tanda-tanda keseriusan pemerintah pusat dalam pemindahan IKN juga ditunjukkan dengan seringnya kunjungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Meski pada masa awal pandemic (Covid-19) kunjungan menurun. Namun akhir-akhir ini kembali rutin,” ungkapnya. Pada dasarnya, Adi menyebut masyarakat Sepaku mendukung penuh pemindahan IKN ke wilayah mereka. Namun sejumlah persoalan hingga kini belum menemukan jawaban. Salah satunya terkait program peningkatan sumber daya manusia. Baik dalam bentuk pendidikan ke perguruan tinggi hingga pelatihan keterampilan. “Ini yang selalu kami dorong dalam setiap forum. Ini juga tuntutan masyarakat sehingga mereka benar-benar siap bersaing ketika ibu kota pindah di 2024 nanti,” beber Adi.
Sepaku juga ingin setiap program dan kegiatan infrastruktur di wilayah mereka juga ikut disokong dana APBN. Mengingat dalam rencananya, Sepaku akan dipisahkan dari PPU. “Dana kami dan APBD sangat terbatas. Karena itu setiap pembangunan seperti jalan perkebunan dan fasilitas untuk masyarakat bisa menggunakan dana APBN,” ucapnya. Di sisi lain, saat ini harga tanah di Sepaku sedang bergairah. Adi mencontohkan. Sebelum adanya pengumuman pemindahan IKN ke Benua Etam, untuk tanah 1 hektare dengan tanam tumbuh kelapa sawit usia 10 tahun hanya dihargai Rp 70 juta.
Begitu Sepaku diketahui sebagai titik nol IKN, nilainya naik drastis. Mencapai Rp 500-700 juta. “Namun saat pandemi dan pesimisme soal kelanjutan IKN. Harganya turun ke kisaran Rp 300 juta. Namun saat ini sudah di angka Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar,” bebernya. Saat ini, lanjut dia, masyarakat PPU khususnya Sepaku masih menunggu. Infrastruktur yang ada untuk mendukung IKN sudah tampak di depan mata mereka. Namun kekhawatiran hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri masih terbersit.
Karena itu, pihak kecamatan mendorong masyarakat pemilik lahan untuk tidak langsung menjual tanah mereka. “Dalam setiap kesempatan, saya selalu memberi masukan agar tanah yang ada sebaiknya dikerjasamakan saja pengelolaannya,” jelasnya. Perjalanan awak Kaltim Post berlanjut ke Menara Sudarmono di Kelurahan Pemaluan, Sepaku.
