TANTANGAN tahun kedua pembangunan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim masih soal pandemi. Meski begitu, kegiatan konstruksi diprediksi sudah bisa dimulai pada 2021. Bagaimanapun, proyek IKN dinanti para pelaku usaha menggerakkan ekonomi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, dampak setelah Kaltim ditunjuk jadi lokasi IKN tentu saja ada. Salah satunya yang sudah dirasakan adalah adanya pembangunan konstruksi. Akses diperbagus.
Sebab, kunci pertama pembangunan adalah aksesibilitas. “Mulai dari Tol Balikpapan-Samarinda, pembangunan Jembatan Pulau Balang itu, juga dipercepat,” kata Tutuk. Maka, di tahun pertama sejak ditetapkan sebagai IKN, sektor konstruksi Kaltim cukup menggeliat. Sementara itu, pergerakan ekonomi dari sektor swasta belum begitu terlihat. Pasalnya, para pengusaha memang memilih menunggu dan mengamati terlebih dahulu. Jika nantinya progres terus berjalan, maka pengusaha akan memulai.
Hanya saja, sambung dia, akibat pandemi Covid-19, pergerakan sangat bergantung dengan bagaimana pemerintah bisa menanggulangi virus ini. Jika penanganan baik, ekonomi juga akan terus terkatrol. Tutuk mengatakan, pemerintah saat ini punya anggaran terbatas. Dana masih difokuskan untuk penanganan Covid-19. Salah satu yang jadi fokus penanganan adalah pemulihan ekonomi. Maka dari itu, beberapa sektor prioritas sudah dibuka sembari melakukan protokol Covid-19.
“Kalau saat ini, swasta kan belum banyak bergerak. Tetapi, mungkin dia sekarang sudah beli-beli tanah,” ujarnya. Sebab, untuk memulai sebuah usaha ataupun industri, swasta tentu lebih banyak pertimbangannya. Dirinya menyatakan, bagaimana proyeksi di tahun ke dua pemindahan IKN terhadap ekonomi Kaltim, sangat bergantung dengan penanganan Covid-19 dan kepatuhan masyarakat.
“Jadi, semuanya harus bisa bersinergi. Biar bisa memulihkan ekonomi juga,” sambungnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengatakan, IKN adalah kewenangan pemerintah pusat. Mulai dari dana, perencanaan, dan program. Saat ini, lanjut dia, pada prinsipnya publik Kaltim terus mendukung pembangunan IKN baru. “Kita tetap dukung dan optimis insyaallah. Kalau berdasarkan masukan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang telah disampaikan ke kami, 2021 akan direalisasikan,” kata Hadi kemarin.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan bahwa pemindahan IKN terus berlanjut. Hanya saja, memang prioritas pemerintah saat ini adalah penanganan Covid-19. “Karena pembangunan IKN ini program jangka panjang. Bukan jangka pendek,” kata Isran pekan lalu. Di sisi lain, pemerintah pusat memang tengah menyiapkan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis nasional (KSN) dan rencana detail tata ruang (RDTR).
Saat menggelar pertemuan di Samarinda pada 13 Agustus lalu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra mengatakan, pandemi membuat pemerintah berhati-hati. Perencanaan, khususnya dari aspek lingkungan, tidak akan tergesa-gesa. Berkaca pada Malaysia atau Korea Selatan, Surya Tjandra mengatakan, pemindahan ibu kota negara butuh waktu belasan tahun. (nyc/riz/k15)
