SAMARINDA–Utak-atik APBD Perubahan Kaltim 2020 mendekati final. Angkanya diproyeksi sekitar Rp 9 triliun. Dijelaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M Sa'bani, pembahasan APBD perubahan sejauh ini tak banyak pergolakan antara eksekutif dan legislatif.
"Sudah ada progresnya, kita sudah rapat. Tinggal sinkronisasi optimalisasinya nanti. Semoga di akhir bulan sudah ada kesepakatan KUA-PPAS-nya (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara )," terang Sa'bani. Dia melanjutkan, dari perhitungan Pemprov Kaltim, total anggaran perubahan nanti termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran yang ada. Dari sebelumnya diperkirakan sekitar Rp 8 triliun, jadi sekitar Rp 9 triliun.
Namun, kemungkinan akhir bulan, baru bisa ada kesepakatan. Karena saat ini anggota DPRD Kaltim sedang masa reses. Sa'bani menambahkan, realisasi APBD Murni 2020 sekitar 40 persen. Dia berharap, realisasi anggaran empat bulan jelang tutup tahun anggaran bisa maksimal. Mengingat, serapan APBD Murni 2020 saja saat ini tak sampai 50 persen. Beberapa program pun sudah dirancang. Program pun tak jauh dari menyesuaikan diri dari kondisi pandemi saat ini.
"Kan setelah kontrak-kontrak ini habis, masih ada progres-progres baru lagi. Pada 2020 ini meskipun ada pandemi, belum tentu SiLPA semakin besar. Pasalnya, anggaran-anggaran sudah dipangkas. Jadi, nilai kontrak itu sebagian besar mengecil. Sehingga, bisa saja realisasinya lebih tinggi," kata Sa'bani. Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pembangunan Kaltim tetap berjalan meskipun pandemi berlangsung. Termasuk pembangunan ibu kota negara (IKN).
Menurut dia, pemerataan pembangunan ke seluruh penjuru Kaltim sudah masuk dalam program tahunan. Dia memerinci, tetap memprogramkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain juga pemerataan pembangunan di bidang pendidikan untuk sumber daya manusia. Pihaknya pun sudah menyiapkan anggaran di APBD perubahan terkait ini.
"Tahun ini dengan adanya pandemi, kita juga mau men-switch anggaran perubahan untuk membantu anak-anak sekolahan, dengan menggratiskan kuota internet. Kerja sama dengan Telkomsel. Nilainya kurang lebih Rp 90 miliar. Jadi anak tidak ada kesulitan. Tetapi, semoga Covid-19 ini berakhir. Kita evaluasi terus penanganan Covid-19 ini," kata Isran. Kerja sama ini direncanakan berlangsung hingga akhir Desember. Dan tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi untuk membuat program serupa pada tahun berikutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub mengatakan, isu pendidikan selama pandemi memang hampir terpinggirkan. Sebab, selama ini fokus pada bantuan sosial dan isu kesehatannya. "Tidak kita pikirkan secara serius soal pendidikan. Memang pendidikan tidak terdampak langsung, tetapi pendidikan ini terkena imbasnya. Karena hanya terkena imbasnya ini, tidak spesifik kita bahas," kata politikus PPP tersebut.
Tetapi, lanjut dia, faktanya masalah pendidikan itu yang paling dirasakan publik kita. Karena efek belajar daring cukup banyak, terutama pada kualitas infrastruktur pendidikan di Kaltim. Karena itu, Rusman mengatakan, pemerintah meminta bantuan Telkomsel ikut berpartisipasi meringankan beban pelajar sampai mahasiswa yang mengandalkan jaringan internet untuk menuntut ilmu. "Saat ini masih tahap pembahasan kerja samanya. Semoga dalam waktu dekat sudah bisa direalisasikan," pungkasnya. (nyc/riz/k8)
