MANAGED BY:
JUMAT
25 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 14 Agustus 2020 12:46
Eks Bupati Bogor Dua Kali Masuk Rutan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi. Rahmat Yasin ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama. (Istimewa)

PROKAL.CO,

JAKARTA - Untuk kedua kalinya, Rachmat Yasin mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Bupati Bogor tersebut ditahan sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pemotongan uang kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp 8,93 miliar serta penerimaan gratifikasi berupa tanah 20 hektare dan Toyota Vellfire. 

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, tanah yang diduga sebagai penerimaan gratifikasi itu berlokasi di Jonggol, Kabupaten Bogor. Sementara Toyota Vellfire yang diterima ditaksir senilai Rp 825 juta. "Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja," ujarnya, (13/8). 

Lili menjelaskan, Rachmat Yasin ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Terkait perkara ini, Rachmat ditetapkan sebagai tersangka sejak 24 Mei 2019 lalu atau beberapa hari setelah yang bersangkutan mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Di kasus sebelumnya, Rachmat ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 Mei 2014. Kala itu, KPK menyangka Rachmat menerima hadiah terkait izin alih fungsi lahan hutan untuk perumahan elit yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri. Dalam kasus ini, dia divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Lili menerangkan, penyidikan kali ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. "Sehingga untuk memaksimalkan asset recovery, KPK melakukan penyelidikan dan saat ini setelah terdapat bukti permulaan yang cukup, KPK membuka penyidikan baru, dan menetapkan RY (Rachmat Yasin, Red) sebagai tersangka," paparnya. 

Dalam perkara kali ini, Rachmat diduga memotong pembayaran kegiatan SKPD untuk memenuhi kebutuhan operasional bupati dan biaya pencalonan kembali. Permintaan itu disampaikan pada 2009 lalu. Rachmat meminta setiap SKPD menyetor sejumlah uang. "Setiap SKPD diduga memililki sumber dana yang berbeda untuk memotong dana untuk memenuhi kewajiban tersebut," jelas Lili. 

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 14 September 2020 12:10

PSBB Jakarta Lebih Longgar, Kegiatan Nonesensial Boleh Beroperasi dengan Kapasitas 25 Persen

JAKARTA– Masa transisi menuju new normal di Jakarta akhirnya selesai.…

Senin, 14 September 2020 11:46

Maju Mundur PSBB Total, Tarik-Ulur Antara Kesehatan atau Ekonomi

 Dengan rasio tes rendah, penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia seperti…

Senin, 14 September 2020 11:11

Wakil Ketua DPR RI Kutuk Penikaman Syekh Ali Jaber

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengutuk…

Sabtu, 12 September 2020 12:31

KPU Larang Paslon Iklan di Media Sosial, Hanya Boleh di Media Massa

JAKARTA - Pasangan calon Pilkada diminta untuk tidak melakukan iklan…

Kamis, 10 September 2020 13:06

Zoom, Twitter, Shopee Dkk Kena Pajak 10 Persen

JAKARTA– Pemerintah kembali menunjuk 12 perusahaan untuk memungut Pajak Pertambahan…

Kamis, 10 September 2020 01:28

Di Jakarta, Setiap Hari Rata-Rata Seribu Orang Tertular Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan mengakhiri masa Pembatasan…

Rabu, 09 September 2020 13:59
Nyatakan Masih On The Track, KPK Belum Bisa Ambil Alih Kasus Pinangki

Sangkal Jaksa Agung Terlibat Urusan Fatwa MA

JAKARTA – Ketika Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memimpin agenda di…

Rabu, 09 September 2020 12:39

WFO, ASN Kerja Berdasarkan Kategori Zonasi Risiko Wilayah

JAKARTA– Pemerintah kembali mengatur sistem kerja pada aparatur sipil negara…

Rabu, 09 September 2020 12:11

Suap Djoko Tjandra Juga Diduga Mengalir ke Adik Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan aliran suap ke adik…

Rabu, 09 September 2020 12:09

Menag Pastikan Penceramah Bisa Berdakwah Meski Tak Punya Sertifikat

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjamin bahwa para penceramah tetap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers