Melihat kondisi penyebaran Covid-19 saat ini, Ketua PERSI Kaltim berpendapat lebih baik membuat Embarkasi Haji sebagai RS darurat.
BALIKPAPAN – Kementerian Agama telah menyetujui penggunaan Embarkasi Haji untuk penanganan Covid-19. Pemprov Kaltim mendorong agar pemanfaatan asrama haji bisa segera berjalan. Namun, Pemkot Balikpapan perlu memikirkan opsi Embarkasi Haji menjadi rumah sakit (RS) darurat.
Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kaltim Edy Iskandar mengatakan, saat ini masih menunggu keputusan Pemkot Balikpapan terkait penggunaan asrama haji. Dia mengaku, awalnya ada rencana untuk membuat RS darurat. Kemudian wacana berkembang menjadi rumah karantina.
Namun melihat kondisi penyebaran Covid-19 saat ini, dia berpendapat lebih baik membuat Embarkasi Haji sebagai RS darurat. Saran pun sudah disampaikan langsung kepada wali kota. “Melihat tren naik dua minggu ini, nanti kalau jadi titik klimaks harus antisipasi,” ucapnya.
Menurutnya, pemilihan tempat isolasi mandiri sudah tidak efektif lagi. Jika harus memilih, maka lebih baik RS darurat. Masyarakat yang sakit justru nanti bisa tidak tertangani. “Itu lebih bahaya daripada harus mengisolasi orang sehat tanpa perlu perawatan. Karena kalau orang sakit butuh perawatan medis,” ungkapnya.
Jika melihat kondisi penyebaran harus beralih memikirkan opsi RS darurat. Saat RS sudah mencapai titik jenuh atau puncak membuat perawatan akan lebih sulit. “Kita perlu siapkan kondisi bagaimana jika RS sudah tidak bisa menolong pasien yang sakit. Perlu RS darurat sebagai antisipasi. Ini perlu dipikirkan,” bebernya.
Direktur RS Dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) ini menuturkan, tingkat keterisian ruang isolasi RS sudah cukup tinggi. Contoh di RSKD mencapai 95 persen. Termasuk ICU khusus Covid-19 juga sudah menolak pasien. “Akhirnya banyak pasien dirawat di ruang biasa yang seharusnya mendapat fasilitas ICU,” ungkapnya.
Bahkan UGD pun sudah banyak menerima pasien dengan gejala Covid-19. Misalnya demam, pneumonia, dan hasil rontgen yang mendukung. Dia berharap akan ada keputusan dalam waktu dekat. Sehingga pihaknya bisa segera mulai mempersiapkan fasilitas hingga sumber daya manusia (SDM) untuk RS darurat tersebut.
Soal pembiayaan nanti Pemkot Balikpapan bisa mengajukan kepada Pemprov Kaltim. Sedangkan SDM bisa bekerja sama dengan RSKD. “Semoga dalam minggu ini bisa dibicarakan intens antara Dinas Kesehatan Kota (DKK) dan RSKD bagaimana menyiapkan rumah sakit darurat,” tuturnya.
Edy menilai, sejauh ini Embarkasi Haji yang paling strategis dan siap sebagai RS darurat. Mengingat sudah ada fasilitas seperti tempat tidur, kamar mandi, dan statusnya belum terpakai. “Kita hanya melengkapi sarana medis secukupnya. Jadi, tinggal tunggu keputusan wali kota,” imbuhnya.
Dia berharap ada antisipasi segera agar jangan sampai nanti kelabakan menangani pasien. Kalau gagal mendisiplinkan warga, tentu berdampak pada ledakan kasus. Jika ini terus berlangsung masyarakat bisa tidak tertolong. “Kemudian timbul keresahan di mana lagi bisa mendapat perawatan jika RS penuh,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala DKK Andi Sri Juliarty menuturkan, pihaknya menyadari kondisi ini berkaca dari perhitungan kapasitas rumah sakit dan jumlah kasus yang melonjak. Maka Embarkasi Haji lebih dibutuhkan sebagai RS darurat daripada rumah karantina. Namun, ada tahapan yang harus dilakukan untuk membentuk RS darurat.
Pihaknya harus bersurat kembali kepada gubernur dan Kemenkes untuk pengajuan RS darurat. “Kalau Kemenkes memberi izin, maka pembiayaan klaim pasien akan dibayar pemerintah sama seperti rumah sakit lainnya,” jelasnya. Jika Pemkot Balikpapan tidak meminta izin, nanti pembiayaan ditanggung daerah. (gel/ms/k15)
