Spekulan Tanah Incar Wilayah Pesisir IKN

- Jumat, 14 Agustus 2020 | 15:00 WIB
Maket IKN
Maket IKN

Bukan Sepaku atau Samboja, spekulan tanah rupanya mengincar daerah pesisir di luar kawasan strategis ibu kota negara baru. Desa Jonggon di Kecamatan Loa Kulu, Kukar jadi perhatian.

  

SAMARINDA–Isu lingkungan dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim tak luput jadi perhatian. Pemerintah memastikan keberadaan hewan ataupun satwa di kawasan IKN, seperti dugong, orangutan, maupun pesut di Teluk Balikpapan terjamin eksistensinya. Begitu juga isu sosial terkait masyarakat-masyarakat lokal. Apalagi risiko spekulan bermain di kawasan berbatasan IKN masih tinggi. Hingga akhirnya masyarakat lokal yang jadi korban.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra menyambangi Kaltim (13/8). Dia melakukan pertemuan untuk menampung masukan dari masyarakat terkait isu lingkungan dan isu sosial dari pembangunan IKN.

Surya memastikan bahwa keberadaan satwa maupun flora di kawasan IKN tidak akan jadi korban korban. Aspek lingkungan menjadi pertimbangan penting. "Ini bakal jadi perpres (peraturan presiden). Targetnya masih awal, ini masih planning. Targetnya tahun depan atau dua tahun lagi belum tahu. Soalnya ada pandemi Covid-19 kita harus hati-hati," kata Surya.

Dia mengatakan, pusat dan daerah harus melakukan sinkronisasi. Terlebih lagi, aspek utama dalam pembangunan ini adalah lingkungan. Saat ini pihaknya pun masih menyusun rencana. Namun, perencanaan ini tidak akan tergesa-gesa. Berkaca pada Malaysia atau Korea Selatan yang memindahkan ibu kota, butuh waktu belasan tahun.

"Kita susun dulu apa yang mau direncanakan. Kalau spekulan mau main ya nanti bisa rugi sendiri, soalnya rencana juga belum jadi semua. Sudah dipertimbangkan masyarakat tidak akan dipinggirkan. Ini tidak akan tergesa-gesa," jelasnya. Isu lingkungan dan sosial memang harus jadi pertimbangan utama. Dijelaskan Direktur Eksekutif Yayasan Biosfer Manusia Akhmad Wijaya, hal ini tidak mudah dan butuh pengawasan kuat.

Dikatakan lelaki yang akrab disapa Jaya ini, di IKN banyak hewan langka. Kaltim harus punya komitmen di lingkungan. Selain itu, aspek geofisika harus diperhatikan untuk menunjang keseimbangan lingkungan ini. "Komitmen dari pemerintah soal aspek lingkungan dan sosial, harus dilihat implementasinya seperti apa. Ini tantangan berat. Misalnya harus 70 persen RTH (ruang terbuka hijau) alami, itu berat. Tetapi itu komitmen. Jangan hanya bagus di paparannya. Apalagi kita sudah punya data," jelas Jaya.

Dia menjabarkan, misalnya apa yang bikin berat 70 persen wajib RTH. Ternyata ada aspek geofisika. “Jadi, apakah kondisi tanah di IKN betul bisa menahan bangunan 20 tingkat. Oh ternyata, di IKN hanya bisa 10 tingkat. Ini juga akan jadi problem berkaitan dengan RTH,” katanya. Lalu, lanjut dia, aspek sosial harus sangat diperhatikan. Eksistensi masyarakat lokal harus dijaga. Bicara masyarakat lokal, tak melulu masyarakat suku asli di kawasan tersebut.

"Kan ada masyarakat yang migran tapi migran lama. Misal, orang Bugis di Dondang, Kukar sudah ada sejak zaman Belanda, mengembangkan lada. Atau orang Banjar sudah ada minta tanah ke kesultanan sejak abad 18," sambung Jaya. Menurut dia, jangan sampai masyarakat adat juga kena imbasnya. Namun, masalahnya, sekarang juga dari luar RDTR dan perencanaan KSN di areal yang sudah didelineasi.

Diketahui KSN IKN mencakup 256.142,72 hektare. Ini terbagi di dua kabupaten, yaitu Penajam Paser Utara 92.718, 15 hektare dan sisanya di Kutai Kartanegara. Risiko munculnya masalah adalah masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbatasan langsung dengan KSN IKN. "Pertanyaannya masyarakat pesisir di selatan Teluk Balikpapan ke arah Tanjung Jumlai tidak masuk perencanaan. Atau misal Muara Jawa diperhatikan, mau ada reklamasi dan sebagainya, tapi di Sangasanga, bagaimana," ujar Jaya.

Dia juga mengambil contoh di Jonggon, Kutai Kartanegara. "Saya khawatir masyarakat pesisir bagaimana. Karena pengembang main di pesisir di luar IKN. Sudah mengkhawatirkan betul. Spekulan tanah sudah banyak," tegasnya. Padahal diakui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim M Jauhar Effendi, masyarakat lokal Kaltim juga masih butuh pemberdayaan. Sehingga, nantinya masyarakat lokal tak sekadar jadi pekerja kasar.

Karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan kapabilitas. Sehingga, dia berharap hal ini juga bisa jadi perhatian pemerintah pusat.

"Kami juga agak kesulitan melakukan program pemberdayaan karena adanya Covid-19. Sehingga, banyak anggaran dialihkan ke penanganan pandemi. Jadi, kami harap ke pemerintah pusat," pungkasnya. (nyc/riz/k16)

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X