BEIRUT– Kekosongan kursi kabinet di pemerintahan Lebanon pasca ledakan Beirut meresahkan banyak pihak. Banyak yang harus segera ditangani pada saat krisis bertubi-tubi. PBB pun meminta pemerintahan baru segera dibentuk.
Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Jan Kubis menyatakan sudah menyampaikan pesan tersebut kepada semua pihak di Lebanon. Pada Selasa (11/8), Kubi baru saja menyampaikan perkembangan politik Lebanon kepada Dewan Keamanan. Dia menjelaskan bahwa kabinet yang baru diminta bisa memenuhi ekspektasi masyarakat.
’’Ada banyak keperluan kemanusiaan dan reformasi pemerintah yang harus segera dilakukan. Pemerintah baru harus kembali mendapatkan kepercayaan rakyat dan publik internasional,’’ tuturnya menurut Global Times.
Pada Senin (10/8), Perdana Menteri Hassan Diab mengumumkan pengunduran diri beserta semua isi kabinetnya setelah desakan bertubi-tubi dari masyarakat. Saat ini mereka hanya bertindak sebagai pelaksana tugas yang tidak bisa membuat keputusan strategis.
Tanpa kabinet Diab, pemerintah Lebanon jalan di tempat. Padahal, mereka seharusnya mengatur bantuan kemanusiaan dari belasan negara. Mereka juga tengah melakukan negosiasi utang negara dengan Eurobonds dan International Monetary Fund (IMF). Semestinya pembicaraan itu menjadi penyelamat setelah utang USD 30 miliar (Rp 442 triliun) dari Eurobonds tidak mampu dibayar pemerintah Lebanon.
’’Para kreditor bingung harus bicara dengan siapa,’’ ujar Richard Segal, analis Manulife Investment Management, kepada Bloomberg.
Pengamat politik Lebanon Mona Yacoubian menuturkan, saat ini bola panas berada di tangan para zuama, pemimpin sektarian di Lebanon. Mereka harus menentukan masa depan politik Lebanon. Sebab, rakyat meminta sistem politik sektarian bisa dimusnahkan. ’’Kemarahan masyarakat sudah pasti tertuju kepada politikus yang dianggap tak kompeten dan korup,’’ ungkap pakar United States Institute of Peace tersebut kepada Voice of America. (bil/c14/ayi)