SAMARINDA - DPRD Kaltim berjanji akan memfasilitasi pertemuan warga dengan PT Lana Harita Indonesia (LHI) terkait adanya sengketa lahan, usai menerima pengunjuk rasa, Rabu (12/8/2020).
Sejumlah warga yang tergabung ormas kedaerahan di Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Karang Paci.
Mereka menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kaltim terkait aktivitas penyerobotan lahan milik warga yang dilakukan ole PT Mitra Indah Lestari (MIL) merupakan kontraktor dari PT LHI.
Anggota DPRD Kaltim Komisi I Jahidin mengatakan pihaknya segera memanggil PT LHI untuk bertemu dengan warga serta Dinas ESDM. Karena warga merasa memiliki surat legalitas lahan yang ditambang.
"Ini kita menerima demo dulu ya. Jadi peserta demo ini dari Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tuntutan mereka terkait lahan warganya yang ditambang oleh PT LHI dan PT MIL," ujar Jahidin.
"Kalau saya lihat alasan mereka bawa sertifikat. Katanya sudah melaporkan ke polisi. Pelaporannya tidak ditindaklanjuti," ujar Jahidin.
Jahidin memberi pengertian bahwa kepolisian cukup banyak menangani kasus sengketa lahan. Sehingga, tahapan untuk menyelidiki lahan warga dengan PT MIL belum dilakukan.
"Nah saya sarankan dalam pertemuan tadi. Penyidik kepolisian ini namanya di ibukota Provinsi menangani semua lahan. Bukan satu kelompok saja ditangani. Tahapannya saja yang belum masuk kesana," ujarnya.
DPRD Kaltim dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Pertambangan PT Lana Harita Indonesia dan PT MIL agar permasalahan ini diselesaikan dengan kekeluargaan.
"Kita selaku perpanjangan tangan rakyat wajib kita fasilitasi, secara resmi laporannya kita terima, dan untuk tindaklanjutnya dalam Bamus nanti kita undang dinas pertambangan provinsi kemudian manajemen PT Lana Harita dan PT Mil untuk kita pertemukan" katanya.
Terpisah, koordinator unjuk rasa, Fx Apuy mengatakan aktivitas pertambangan dilakukan oleh perusahaan malam hari dan beberapa warga mendapatkan ancaman dari preman, oleh karena itu pihaknya melaporkan kejadian ke kepolisian.
Namun karena laporan belum ditindaklanjuti sehingga pihaknya memilih mengadukan ke DPRD. Ia pun berharap DPRD bisa memediasi serta membantu masyarakat yang lahannya tergusur akibat aktivitas pertambangan.
"Kami melaporkan juga ke DPRD, agar masalah ini cepat selesai dan paling tidak DPRD juga mengetahui apa yang terjadi. Karena kejadian ini berada di wilayah kerja PT LHI. Kami meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan perusahaan tersebut, karena banyak laporan warga terkait penyerobotan oleh perusahaan" jelasnya. (Mym)
