BALIKPAPAN–Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dinilai mampu menjadi prime mover atau penggerak awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Peluang investasi baru akan tercipta di lokasi inti pemerintahan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Setiap Rp 1 triliun investasi yang digelontorkan bakal menciptakan sekitar 14 ribu lapangan kerja baru.
Perkiraan itu berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas. “Ini harus ditangkap oleh masyarakat setempat. Supaya tidak tersingkirkan atau terabaikan. Tentunya masyarakat setempat juga harus mempersiapkan diri,” kata Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam webinar nasional Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Ibu Kota Baru Penajam Selasa (11/8).
Kalkulasi itu, lanjut dia, berkaca dari pengalamannya saat memantau penyiapan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di beberapa daerah. Pemerintah daerah seperti menunggu. Setelah kawasan tersebut mulai dibangun, baru mulai menyiapkan sumber daya manusia untuk dipersiapkan di kawasan ekonomi khusus tersebut.
Rudy berharap hal itu tidak terjadi di Kaltim. Khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebab, pengusaha tidak ingin menunggu lagi. Apalagi harus memberikan pelatihan. “Ini yang jangan sampai terjadi di Kaltim. Harus ada saling mengisi juga. Artinya, untuk yang level tinggi, pasti dibutuhkan kualifikasi yang tinggi juga. Tapi paling tidak, untuk level bawah sama menengah, itu bisa ditangkap oleh masyarakat setempat,” pesan pria kelahiran Bandung, 14 Februari 1963, ini.
Terlebih, dia beberapa kali menyampaikan ke Pemprov Kaltim bahwa pembangunan IKN memiliki potensi yang sangat besar untuk Kaltim. Menurut dia, pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan di sektor yang dibutuhkan saat tahapan pembangunan IKN dimulai. Bukan hanya sektor infrastruktur, tapi juga sektor lainnya, seperti pertanian.
“Paling tidak dari 14 ribu lapangan kerja nanti, 60 persen bisa ditangkap masyarakat setempat. Ini (dihitung) per Rp 1 triliun. Sementara pada 2021, kita siapkan dari sisi APBN yang masih dalam proses pembahasan lebih Rp 10 triliun. Artinya potensinya besar,” terang dia.
Pria yang sempat menjabat direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas ini mengatakan, pihaknya telah menyiapkan masterplan atau rencana induk pengembangan IKN.
Kegiatan dengan metode penunjukan langsung ini dikerjakan oleh McKinsey Indonesia dengan nilai kontrak Rp 69,99 miliar. Penandatanganan kontrak telah dilakukan pada 16–23 Juni 2020. Sebelumnya, McKinsey Indonesia memenangkan kontrak kegiatan penyusunan Studi Kelayakan Teknis Calon Pemindahan IKN Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 24,98 miliar. Penandatanganan kontraknya dilaksanakan pada 14–15 Oktober 2019.
“Bappenas sedang menyiapkan masterplan IKN, bersama-sama seluruh kementerian dan lembaga. Tapi nanti di urban design-nya, desain kotanya sedang disiapkan teman-teman Kementerian PUPR,” tandasnya. Sementara itu, Astera Primanto Bhakti selaku direktur jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, Kabupaten PPU saat ini ukurannya masih relatif kecil.
Namun begitu, diumumkan menjadi calon IKN, maka semua orang langsung mencari tahu lokasi kabupatennya. Dampaknya, pertumbuhan bisnis real estate atau perumahan menjadi luar biasa. Terutama di daerah sekitar IKN, harga lahan bisa melonjak bisa 6–7 kali dari harga sebelumnya. Bahkan yang peruntukannya belum jelas. “Ini PR (pekerjaan rumah) buat pemerintah daerah dan pengelolanya (Badan Pengelola IKN). Karena kalau harganya sudah terlalu mahal, tentunya nanti penyiapan infrastrukturnya juga nilainya jadi tinggi sekali,” pungkas dia. (kip/riz/k8)
