MANAGED BY:
SELASA
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 11 Agustus 2020 10:40
Kurangi Potensi Calon Tunggal, Ambang Batas Pencalonan Cukup 5-10 Persen

PROKAL.CO,

JAKARTA– Fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong diprediksi bermunculan di pilkada 2020. Kondisi itu membuat prihatin banyak pihak. Sebab banyaknya calon tunggal menandakan demokrasi yang tidak sehat.

Fraksi PAN di Komisi II DPR mendorong revisi UU Pilkada. Norma yang perlu diatur adalah menurunkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Dari saat ini 20 persen kursi di DPRD menjadi 5-10 persen.

"Saya kira 5 sampai 10 persen sudah cukup," kata anggota Fraksi PAN Guspardi Gaus, (10/8). Disampaikan, syarat ambang batas pencalonan di pilkada terlampau tinggi. Itu sebabnya sejumlah calon kesulitan menggalang koalisi dukungan. Apalagi calon dengan sumber daya yang besar berambisi memborong dukungan partai. Nah, dengan menurunkan syarat menjadi 5-10 persen bisa memudahkan partai mencalonkan pasangan. "Kita malu. Masak sih yang menjadi lawan adalah kotak kosong," tegasnya.

Menurut Guspardi, maraknya calon tunggal merupakan preseden buruk dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Padahal pilkada, sambung dia, adalah kompetisi untuk mengadu gagasan dan visi-misi menjadi calon kepala daerah. Sehingga maraknya calon tunggal menyebabkan tidak terwujudnya substansi pilkada.

"Karena yang dihadapi kotak yang artinya tidak punya otak. Tidak ada visi dan misi. Padahal kita punya penduduk keempat terbesar di dunia," imbuhnya.

Seperti diketahui, calon tunggal di pilkada 2020 berpotensi muncul di 31 daerah. Terdiri dari 26 kabupaten dan lima kota. Itu sesuai data yang pernah dilansir oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Beberapa daerah yang menunjukkan kecendrungan kuat calon tunggal antara lain Kota Semarang, Kota Surakarta atau Solo, Kebumen, Grobogan, Sragen, Wonosobo, Ngawi, Wonogiri, Kediri, Kabupaten Semarang, Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Boyolali, Klaten, Gowa, Sopeng, Pematang Siantar, Balikpapan dan Gunungsitoli.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 14 September 2020 12:10

PSBB Jakarta Lebih Longgar, Kegiatan Nonesensial Boleh Beroperasi dengan Kapasitas 25 Persen

JAKARTA– Masa transisi menuju new normal di Jakarta akhirnya selesai.…

Senin, 14 September 2020 11:46

Maju Mundur PSBB Total, Tarik-Ulur Antara Kesehatan atau Ekonomi

 Dengan rasio tes rendah, penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia seperti…

Senin, 14 September 2020 11:11

Wakil Ketua DPR RI Kutuk Penikaman Syekh Ali Jaber

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengutuk…

Sabtu, 12 September 2020 12:31

KPU Larang Paslon Iklan di Media Sosial, Hanya Boleh di Media Massa

JAKARTA - Pasangan calon Pilkada diminta untuk tidak melakukan iklan…

Kamis, 10 September 2020 13:06

Zoom, Twitter, Shopee Dkk Kena Pajak 10 Persen

JAKARTA– Pemerintah kembali menunjuk 12 perusahaan untuk memungut Pajak Pertambahan…

Kamis, 10 September 2020 01:28

Di Jakarta, Setiap Hari Rata-Rata Seribu Orang Tertular Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan mengakhiri masa Pembatasan…

Rabu, 09 September 2020 13:59
Nyatakan Masih On The Track, KPK Belum Bisa Ambil Alih Kasus Pinangki

Sangkal Jaksa Agung Terlibat Urusan Fatwa MA

JAKARTA – Ketika Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memimpin agenda di…

Rabu, 09 September 2020 12:39

WFO, ASN Kerja Berdasarkan Kategori Zonasi Risiko Wilayah

JAKARTA– Pemerintah kembali mengatur sistem kerja pada aparatur sipil negara…

Rabu, 09 September 2020 12:11

Suap Djoko Tjandra Juga Diduga Mengalir ke Adik Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan aliran suap ke adik…

Rabu, 09 September 2020 12:09

Menag Pastikan Penceramah Bisa Berdakwah Meski Tak Punya Sertifikat

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjamin bahwa para penceramah tetap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers