Kemajuan teknologi saat ini sudah cukup untuk mendukung sistem kerja work from home (WFH) di masa pandemi corona. Namun, berbagai kendala kerap ditemui. Perlu adaptasi lebih. Karena nyatanya masih berdampak pada penurunan efektivitas dan produktivitas.
ISTILAH work from home (WFH) kian familier. Seiring imbauan dari pemerintah untuk mengurangi interaksi antara manusia di tengah pandemi. Hampir semua perusahaan menerapkannya. Namun, banyak juga memilih kembali ke kerja tatap muka karena tidak siap. Belum didukung peralatan dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Samarinda Suparmin mengatakan, pihaknya saat merekrut pegawai sudah menekankan kepada calon pekerja bahwa dalam bidang layanan mereka harus siap melayani. Artinya, mereka harus siap mengikuti ritme kerja yang akan diterapkan, termasuk WFH.
“Kita berani menyebut layanan e-government berarti layanan pemerintah berbasis elektronik. Segala sesuatu yang berbasis elektronik dan internet itu kerjanya 24 jam. Itu mindset awal yang kami bangun,” ujarnya, tengah pekan lalu. Pun pemeliharaan dan pengembangan website organisasi perangkat daerah (OPD). Hingga layanan Samarinda Siaga 112 yang dimaksimalkan untuk aduan Covid-19 di Kota Tepian.
Diceritakan Suparmin, pada minggu kedua Maret muncul imbauan mengenai WFH di lingkungan dinas. “Kemudian saya membuat kebijakan kerja di rumah khusus bagi perempuan dan yang berusia lanjut. Sedangkan yang muda terutama laki-laki masih wajib ke kantor. Diatur jadwalnya dengan sistem sif,” jelasnya.
Hingga kini, dia tetap memberlakukan WFH. Namun, khusus tenaga administrasi. Sedangkan layanan 112 tetap berjalan seperti biasa. Dibentuk sejak Oktober lalu, layanan tersebut harus standby 24 jam. Dibagi dalam tiga sif.
“Kapasitas ruangan kami sebenarnya 20 orang, tapi sekarang jadi 10 orang setiap sif. Mengikuti imbauan pemerintah untuk mengurangi jumlah orang dalam satu ruangan dan jaga jarak. Sif pertama kerja pukul 08.00–16.00 Wita. Lalu sorenya sampai pukul 00.00 dinihari. Sif terakhir dari malam sampai ketemu jam 08.00 pagi lagi,” jelasnya.
“Pegawai organik seperti PNS itu sistem sif. Dan layanan 112 itu back bone (tulang punggung) layanan Covid-19. Sekitar April bahkan sempat saking kewalahannya dibantu hingga 40 orang, namun sekarang sekitar 30-an,” lanjut dia.
Pegawai lain seperti programmer juga WFH, namun dengan beberapa ketentuan. Termasuk beberapa pekerjaan by request. Diakui Suparmin, pola komunikasi online atau video conference masih kurang maksimal.
“Saya masih suka manggil karyawan ke kantor untuk menggali ide. Ini mesti ketemu memang karena repot jika online, kadang tidak tersampaikan. Namun sebisa mungkin jika bisa online itu yang dimaksimalkan dulu,” jelasnya.
Diungkapkannya jika bidang pekerjaannya tidak pernah libur. Layanan 112 juga disebutkan tidak hanya menerima laporan mengenai Covid-19. Namun dari masyarakat yang membutuhkan. Termasuk adanya ambulans medis. Dalam sehari, 4–5 kali dirilis jika ada panggilan. “Bidang saya karena menangani Covid-19 jadi SOP ketat banget. Wajib masker, duduk jaga jarak. Makan juga di meja masing-masing dan cuci tangan sesering mungkin,” papar Suparmin.
Lebih lanjut, setiap Minggu, pihaknya bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kaltim dan Dinas Kesehatan (Diskes). Melakukan random sampling enam orang dilakukan rapid test setiap Minggu. Sebab, tugas mereka berkaitan erat dengan layanan, sehingga terus dicek.
“Ada satu yang IG-nya reaktif. Kemudian, kami swab test dan isolasi mandiri sambil menunggu hasil keluar. Sebab, bisa mengganggu pelayanan dan kasihan juga masyarakat jika layanan terkendala,” ujarnya.
