Ketika suara pembentukan panitia khusus (pansus) Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) di DPRD Kaltim mulai sayup-sayup. Pusat kian mantap tarif yang diberlakukan sudah tepat. Sisa-sisa perjuangan para wakil rakyat di Karang Paci --sebutan DPRD Kaltim di Samarinda-- terancam “menguap”.
BALIKPAPAN-Sejak pemberlakuan tarif Tol Balsam pada 14 Juni lalu, gelombang protes memang mengalir dari publik Kaltim. Dinilai kemahalan hingga belum tuntasnya pekerjaan tol di Seksi 1 dan Seksi 5. Termasuk masih belum selesainya pembayaran ganti rugi tanah ikut memantik DPRD Kaltim berencana membentuk pansus.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyebut, hingga kini legislator di Karang Paci masih mengumpulkan data terkait Tol Balsam. Berapa besaran kucuran dana APBD Kaltim yang sudah masuk, skema penentuan tarif, hingga data lainnya yang bisa mendukung dewan menghadapi penjelasan kementerian terkait penetapan tarif. “Kami masih kumpulkan datanya dulu. Ini masih berjalan,” kata Makmur.
Terkait tarif, anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kuncahyo Pambudi menjelaskan, penetapan tarif tol sudah melalui analisis dan telah mendapat keputusan melalui Surat Keputusan Menteri PUPR RI Nomor 534/KPTS/M/2020, tentang penetapan golongan dan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol pada jalan Tol Balikpapan-Samarinda seksi 2, 3, dan 4.
“Analisis tarif Tol Balikpapan-Samarinda sudah tepat. Artinya tarif yang ada sudah tinggal melalui penyesuaian per dua tahun setelah ditetapkan,” kata Kuncahyo, Kamis (6/8).
Penyesuaian dua tahun itu pun akan melihat dari sisi inflasi di Kaltim. Artinya, jika inflasi di Benua Etam rendah, maka naiknya tarif juga tidak akan terlalu tinggi. Begitu juga sebaliknya. Namun, ada pertimbangan lain agar tidak menjadi beban kepada pengguna tol. “Teori ekuilibrium. Artinya harus ada keseimbangan sehingga tidak terlalu membebani,” ungkapnya.
Dari pengalamannya, mahal atau tidak tarif, setiap jalan tol pasti akan mendapatkan segmen penggunanya sendiri. Seperti Tol Jakarta-Bandung. Yang saat ini justru ramai digunakan oleh kendaraan travel. Yang cenderung lebih ringan membayar karena memiliki banyak penumpang. “Karena itu membangkitkan moda transportasi publik jadi hal yang penting. Saya pun kalau bolak-balik Jakarta-Bandung lebih nyaman pakai travel melalui tol,” bebernya.
Hal itu pula yang disebut bisa menjadi acuan operator jalan tol. Karena bagaimana pun risiko operator jika jalan tol sepi pengguna. Namun, itu pun berlaku pada jalan tol yang baru dibuka. Pengembangan wilayah baru juga bisa jadi solusi untuk menambah traffic kendaraan. Karena itu, ramai tidaknya pengguna jalan tol juga bergantung pada kebijakan pemerintah daerah.
“Seperti tol ruas Mojokerto - Jombang. Baru dibuka per hari hanya punya traffic 2 ribu kendaraan per hari. Padahal di rencana bisnisnya sampai 15 - 20 ribu kendaraan,” imbuhnya.
Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (24/6), yang dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono turut dibahas polemik tarif Tol Balsam. Anggota Komisi V DPR RI asal Kaltim, Irwan lantas menyampaikan permasalahan tersebut.
“Ada tuntutan dari masyarakat Kaltim terkait penetapan tarif Tol Balsam. Mungkin mereka berharap ada peninjauan kembali, karena sejauh diberlakukan harga itu, kondisi jalan tol menjadi sepi. Kembali ke jalan nasional antara Samarinda dan Balikpapan,” ucap politikus Partai Demokrat itu di sela-sela rapat kerja.
Pada akhir rapat kerja dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan itu, Basuki merespons aspirasi tersebut. Dia menjelaskan, jalan bebas hambatan pertama di Kalimantan itu dibangun oleh investor, bukan oleh pemerintah.
Maka dirinya harus membicarakan masalah penetapan tarif itu dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Dalam hal ini, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) untuk membahas tarif yang telah diberlakukan sejak 14 Juni 2020 itu. “Jadi tidak bisa menjadi keputusan pemerintah sepihak. Karena itu menyangkut kepada kepastian investasinya,” kata dia.
