JAKARTA – Percepatan penurunan angka stunting (gagal pertumbuhan) bakal lebih fokus di kawasan-kawasan paling rawan. Target pemerintah masih belum berubah, yakni menurunkan persentase anak stunting menjadi 14 persen pada 2024. Setelah tahun lalu masih berada di angka 27,6 persen.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka (5/8). Presiden Joko Widodo menekankan bahwa angka stunting harus bisa turun dengan cepat. ’’Kita fokus saja untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting yang tertinggi,’’ ujar presiden.
Ke-10 provinsi itu adalah NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng. Programnya harus sampai ke level desa. Misalnya akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu. ’’Harus kita pastikan tetap berlangsung, tidak berhenti di tengah pandemi ini,’’ lanjut Jokowi. Yakni, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, juga vitamin A dan makanan pendamping ASI bagi ibu menyusui.
Sosialisasi bagi para ibu juga akan lebih gencar dnegan melibatkan PKK dan tokoh masyarakat. program penanganan stunting juga akan diintegrasikan dengan perlindungan sosial. baik program keluarga harapan maupun bantuan pangan non tunai.
Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan, penanganan stunting menjadi salah satu program kesehatan prioritas di tengah pandemi. ’’Jadi akan digerakkan untuk semua tetap bekerja dengan protokol kesehatan,’’ terangnya usai ratas. Karena penanganan stunting akan menjadi modal besar Indonesia untuk jangka panjang.
Senada, Mensos Juliari Batubara menuturkan bahwa dalam program PKH memang ada komponen kesehatan terkait stunting. Dalam hal ini, komponen ibu hamil dan anak usia dini. ’’Ini bisa terus disinergikan khususnya dengan Kementerian Kesehatan,’’ terangnya. Program-program yang ada diarahkan untuk memberikan tambahan gizi bagi ibu dan balita di keluarga penerima manfaat. (byu)
