BALIKPAPAN–Langkah DPRD Kaltim memperjuangkan tarif Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) hingga kini belum menemukan titik terang. Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) pun belum menemukan ujung. Bahkan, sejumlah anggota dewan menarik dukungan.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyebut, hingga kini legislator di Karang Paci–sebutan DPRD Kaltim di Samarinda–masih mengumpulkan data terkait Tol Balsam. Berapa besaran kucuran dana APBD Kaltim yang sudah masuk, skema penentuan tarif, hingga data lainnya yang bisa mendukung dewan menghadapi penjelasan kementerian terkait penetapan tarif. “Kami masih kumpulkan datanya dulu. Ini masih berjalan,” kata Makmur, Rabu (5/8).
Dia menegaskan, itu bukan bentuk protes. Melainkan membawa aspirasi masyarakat di Benua Etam. Yang disebut keberatan dengan tingginya tarif Tol Balsam. Namun, kondisi yang ada saat ini tidak memungkinkan DPRD Kaltim bertindak cepat. “Kami sangat terhambat dengan adanya pandemi Covid-19. Tapi tetap jalan. Nanti kami bahas lagi,” ujarnya.
Wacana pembentukan pansus disebutnya masih ada. Apalagi sejumlah fraksi sudah bersikap untuk dibentuknya pansus. Sisanya yang menolak, tetap mendukung adanya evaluasi soal penetapan tarif melalui jalur lain. Seperti melalui pembahasan di komisi terkait. “Ini dibuktikan dengan ditandatangani surat dukungan. Dan saya menandatanganinya,” sebut dia.
Ketua Fraksi PKB di DPRD Kaltim Syafruddin menegaskan, peluang adanya pansus masih ada. Namun saat ini para wakil rakyat masih disibukkan dengan agenda sejumlah peraturan daerah (perda) dan revisinya. “Ada empat perda. Dari hasil rapat paripurna tadi, semua didorong ingin dibentuk pansus. Ada juga yang cukup ditangani oleh komisi saja,” sebut anggota Komisi III DPRD Kaltim itu.
Dia menyebut, saat ini prosesnya sedang menunggu pandangan umum fraksi-fraksi. Salah satunya disinggung pula mengenai pansus jalan tol dan pansus evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan daerah (perusda) milik Pemprov Kaltim. “Persoalannya pembentukan pansus terhalang Tata Tertib DPRD. Pansus hanya boleh maksimal empat,” bebernya.
Jika dari empat raperda yang dibahas tidak semua dibentuk pansus, ada peluang Pansus Tol Balsam untuk dibahas. Baik yang sifatnya untuk menelusuri yang berkaitan dengan problem sosial pembebasan tanah, hingga formulasi kontribusi dari pengelolaan jalan tol terhadap Rp 3,3 triliun APBD Kaltim yang masuk ke proyek yang menyedot investasi Rp 11,8 triliun itu. “Ini menunggu waktu. Semoga pekan depan ada perkembangan,” sebutnya.
Soal berkembangnya kabar legislator yang menarik dukungan pansus, kata dia, sejumlah fraksi memang ada yang menolak dan ada yang masih mengambang. Namun, Syafruddin menyebut, Fraksi PKB tetap pada pendiriannya di awal. “Karena sudah ada APBD Kaltim di situ (proyek tol). Makanya konsepnya apakah penurunan tarif tol. Atau semacam royalti untuk Kaltim,” ujarnya.
Dari PDI Perjuangan, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menegaskan sikap fraksinya tidak berubah. Tidak mendorong adanya pansus terkait Jalan Tol Balsam, melainkan diselesaikan melalui komisi yang membidangi. “Soal pembangunan tol kan di Komisi III. Soal tarifnya ada di Komisi II,” ujar Samsun.
Dia menyebut, berdasarkan rapat pimpinan (rapim) yang terdiri dari ketua, wakil ketua, ketua komisi, dan ketua fraksi di DPRD Kaltim pada Juli lalu, disepakati Pansus Tol Balsam dibatalkan.
Sementara itu, Wakil Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menjelaskan, jika bulan lalu komisinya sudah bertemu dengan para perwakilan perusahaan yang terlibat dalam kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Membahas persoalan yang berkaitan terkait tarif termasuk pandangan soal pansus.
“Mereka bilang kalau ada pansus maka investor akan takut. Sementara mereka lagi berusaha untuk mendatangkan investasi untuk pengelolaan jalan tol,” ucap ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim itu.
Kata Bahar–sapaan akrabnya–peluang soal perubahan tarif Tol Balsam dimungkinkan. Namun, perlu pembicaraan lebih lanjut dengan DPR RI dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Namun karena kondisi pandemi, pihaknya belum bisa melakukan kunjungan ke luar kota, apalagi Jakarta.
“Itu informasi dari perwakilan konsorsium. Kalau saya pribadi lebih baik Tol Balsam ini digratiskan. Anggap saja bentuk oleh-oleh karena Kaltim sudah banyak berkontribusi untuk pusat,” tuturnya.
