SAMARINDA-Covid-19 turut berdampak pada ekonomi Benua Etam. Dibandingkan triwulan I, triwulan II mengalami penurunan sebesar minus 6,53 persen. Pandemi Covid-19 jadi pemicunya. Di Kaltim, kasus tersebut muncul sejak 18 Maret 2020. Pemerintah pun diharapkan mampu menggenjot perekonomian sembari memegang protokol kesehatan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Anggoro Dwitjahyono memaparkan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dibandingkan triwulan I, pada triwulan II 2020 dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh 3,74 persen. “Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 17,81 persen,” terang Anggoro.
Dia menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 lebih besar pada periode ini dibandingkan periode triwulan I 2020. Selain dari sisi suplai, terdapat pembatasan aktivitas beberapa usaha-usaha seperti pertambangan, penyediaan akomodasi makan-minum, dan jasa hiburan.
Lalu dari sisi permintaan terjadi penurunan akibat daya beli masyarakat yang turun, karena pendapatan masyarakat relatif berkurang. Jadi, jangan heran, ekonomi Kaltim semester I 2020 dibanding semester I 2019 turun sebesar minus 2,10 persen.
Anggoro menambahkan, ekonomi Kaltim triwulan II 2020 terhadap triwulan II 2019 mengalami penurunan sebesar minus 5,46 persen. Berlawanan dengan capaian triwulan II 2019 yang tumbuh 5,06 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dibandingkan triwulan tahun lalu dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 9,09 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 0,79 persen.
Meski begitu, sektor pertambangan dan penggalian masih jadi struktur ekonomi terbesar dari sisi produksi dengan capaian 42,94 persen. Sementara yang kedua adalah industri pengolahan dengan 17,90 persen. Ketiga, konstruksi sebesar 9,58 persen.
Penurunan ekonomi akibat pandemi itu disebut akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Chairil Anwar berdampak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan demikian, pemerintah diminta mengatrol geliat UMKM dengan kebijakan yang bisa dilakukan. Di antaranya, memperbanyak belanja daerah atau dengan segera menggelontorkan bantuan kepada masyarakat. “Sehingga ada permintaan dan ada perputaran uang,” beber Chairil.
Dikatakan, saat ini menggenjot ekonomi kecil adalah konsumsi masyarakat. Mereka yang berbelanja ke pasar, beli ke warung makan, dan sebagainya. Nah, mereka yang berbelanja itu adalah para pegawai yang memiliki gaji tetap. Baik pegawai di pemerintahan atau sektor swasta yang masih bertahan.
Meski begitu, pemerintah tetap harus memikirkan jangka menengahnya. Dengan penanganan Covid-19 yang tepat, diharapkan bisa membawa iklim ekonomi yang baik. Sebab, kondisi ekonomi juga bergantung dengan penanganan pandemi yang baik.
Pemprov Kaltim berkomitmen mengoptimalkan pemakaian anggarannya. Hal itu dijelaskan Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Kaltim M Sa'bani. Dia mengatakan, Gubernur Kaltim Isran Noor ingin semuanya dilakukan percepatan proses pengadaan dan penyerapan.
Namun, jangan menyalahi apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Disebutkannya, dalam tahun anggaran 2020 pada APBD Kaltim terdapat 909 program, 1.952 kegiatan, dan 5.988 paket pekerjaan.
Diakuinya, progres realisasi dan serapan anggaran secara keseluruhan di lingkup Pemprov Kaltim mencapai kisaran 33,32 persen. Artinya, organisasi perangkat daerah (OPD) relatif harus mempercepat penyerapan di sisa enam bulan ke depan.
“Harapan gubernur, tekan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) sesedikit mungkin tapi progres anggaran di lapangan sebaik mungkin. Sehingga APBD bisa menstimulus ekonomi di Kaltim,” jelasnya.
