MANAGED BY:
SABTU
27 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 06 Agustus 2020 10:23
Pelanggar Protokol Kesehatan Pasti Disanksi

Presiden Terbitkan Inpres Pendisiplinan Protokol Kesehatan

ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Inpres terkait sanksi bagi pelanggar protocol Kesehatan. Inpres nomor 6 Tahun 2020 itu diteken Selasa (4/8) lalu. Dan diberi judul Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

Inpres tersebut menginstruksikan beberapa hal. Khususnya bagi para gubernur, bupati, dan wali kota selaku pelaksana teknis di daerah. Mereka tidak hanya diminta meningkatkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif. Kepala daerah juga diperintahkan membuat peraturan gubernur, bupati, atau wali kota yang memuat ketentuan pendisiplinan itu.

Ketentuannya antara lain kewajiban menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Kewajiban itu berlaku bila seseorang keluar dari rumah atau berinteraksi dengan siapapun yang tidak diketahui status kesehatannya. Kemudian, kewajiban mencuci tangan, jaga jarak, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan itu berlaku bagi seluruh masyarakat. Baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud adalah perkantoran atau tempat usaha, industri, institusi Pendidikan, tempat ibadah, infrastruktur transportasi umum, hingga kendaraan pribadi.

Juga harus diterapkan di pasar modern dan tradisional, apotek, warung makan, hingga restoran, termasuk pedagang kaki lima. Berlaku pula di hotel, tempat wisata, faskes, dan ruang publik lainnya.

Ada empat jenis sanksi yang diatur dalam Inpres tersbut. Yakni, teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, dan denda administratif. juga sanksi khusus bagi tempat usaha berupa penghentian atau penutupan sementara kegiatan usaha. Nantinya, penerapan sanksi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan Lembaga terkait, TNI, dan Polri. (byu)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 27 Februari 2021 10:58

DPR Dikritik karena Vaksinasi Tertutup

JAKARTA- Anggota DPR dan pegawai di kompleks DPR Senayan menerima…

Jumat, 26 Februari 2021 11:14

Rentetan Kasus yang Libatkan Oknum Polisi, Integritas Turun karena Minim Panutan

RENTETAN kasus yang melibatkan oknum polisi, mulai kasus narkotika, penjualan…

Jumat, 26 Februari 2021 11:13

Tolak Bayar Minuman, Buser Polsek Kalideres Tembak Tiga Orang hingga Tewas

JAKARTA- Aksi brutal dilakukan oleh polisi berpangkat Brigadir Cornelius Siahaan.…

Jumat, 26 Februari 2021 11:09

Politisi PDIP Diperiksa 6 Jam

Setelah sempat tertunda, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bisa…

Jumat, 26 Februari 2021 10:57

Tambang Emas Runtuh, Tiga Orang Tewas, Belasan Pekerja Diduga Masih Terperangkap

PALU– Tambang emas di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo),…

Kamis, 25 Februari 2021 10:27

Aktor Lain Tidak Muncul di Dakwaan Bansos

Surat dakwaan terhadap dua terdakwa kasus bantuan sosial (bansos) Covid-19,…

Rabu, 24 Februari 2021 13:16

Dikritik, Komisi I Batal Kunker ke Qatar

JAKARTA– Komisi I DPR sempat dikabarkan akan berangkat ke Qatar…

Rabu, 24 Februari 2021 13:12

Jawa-Bali Waspada Cuaca Ekstrem

JAKARTA– Daerah-daerah terdampak cuaca ekstrem harus tetap waspada. Sebab, hujan…

Rabu, 24 Februari 2021 12:10

Wacana Vaksin Gotong Royong Bergulir, Bentuk Tanggung Jawab Pengusaha kepada Karyawan

Wacana vaksin gotong royong menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat. Kendati…

Selasa, 23 Februari 2021 14:17
Dapat Penangguhan Penahanan, tapi Proses Hukum Jalan Terus

Gubernur NTB Jadi Penjamin Empat Ibu yang Ditahan

LOMBOK TENGAH– Tujuh hari terakhir ini adalah tujuh hari paling…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers