MANAGED BY:
MINGGU
27 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 06 Agustus 2020 10:23
Pelanggar Protokol Kesehatan Pasti Disanksi

Presiden Terbitkan Inpres Pendisiplinan Protokol Kesehatan

ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Inpres terkait sanksi bagi pelanggar protocol Kesehatan. Inpres nomor 6 Tahun 2020 itu diteken Selasa (4/8) lalu. Dan diberi judul Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

Inpres tersebut menginstruksikan beberapa hal. Khususnya bagi para gubernur, bupati, dan wali kota selaku pelaksana teknis di daerah. Mereka tidak hanya diminta meningkatkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif. Kepala daerah juga diperintahkan membuat peraturan gubernur, bupati, atau wali kota yang memuat ketentuan pendisiplinan itu.

Ketentuannya antara lain kewajiban menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Kewajiban itu berlaku bila seseorang keluar dari rumah atau berinteraksi dengan siapapun yang tidak diketahui status kesehatannya. Kemudian, kewajiban mencuci tangan, jaga jarak, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan itu berlaku bagi seluruh masyarakat. Baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud adalah perkantoran atau tempat usaha, industri, institusi Pendidikan, tempat ibadah, infrastruktur transportasi umum, hingga kendaraan pribadi.

Juga harus diterapkan di pasar modern dan tradisional, apotek, warung makan, hingga restoran, termasuk pedagang kaki lima. Berlaku pula di hotel, tempat wisata, faskes, dan ruang publik lainnya.

Ada empat jenis sanksi yang diatur dalam Inpres tersbut. Yakni, teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, dan denda administratif. juga sanksi khusus bagi tempat usaha berupa penghentian atau penutupan sementara kegiatan usaha. Nantinya, penerapan sanksi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan Lembaga terkait, TNI, dan Polri. (byu)

loading...

BACA JUGA

Senin, 14 September 2020 12:10

PSBB Jakarta Lebih Longgar, Kegiatan Nonesensial Boleh Beroperasi dengan Kapasitas 25 Persen

JAKARTA– Masa transisi menuju new normal di Jakarta akhirnya selesai.…

Senin, 14 September 2020 11:46

Maju Mundur PSBB Total, Tarik-Ulur Antara Kesehatan atau Ekonomi

 Dengan rasio tes rendah, penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia seperti…

Senin, 14 September 2020 11:11

Wakil Ketua DPR RI Kutuk Penikaman Syekh Ali Jaber

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengutuk…

Sabtu, 12 September 2020 12:31

KPU Larang Paslon Iklan di Media Sosial, Hanya Boleh di Media Massa

JAKARTA - Pasangan calon Pilkada diminta untuk tidak melakukan iklan…

Kamis, 10 September 2020 13:06

Zoom, Twitter, Shopee Dkk Kena Pajak 10 Persen

JAKARTA– Pemerintah kembali menunjuk 12 perusahaan untuk memungut Pajak Pertambahan…

Kamis, 10 September 2020 01:28

Di Jakarta, Setiap Hari Rata-Rata Seribu Orang Tertular Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan mengakhiri masa Pembatasan…

Rabu, 09 September 2020 13:59
Nyatakan Masih On The Track, KPK Belum Bisa Ambil Alih Kasus Pinangki

Sangkal Jaksa Agung Terlibat Urusan Fatwa MA

JAKARTA – Ketika Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memimpin agenda di…

Rabu, 09 September 2020 12:39

WFO, ASN Kerja Berdasarkan Kategori Zonasi Risiko Wilayah

JAKARTA– Pemerintah kembali mengatur sistem kerja pada aparatur sipil negara…

Rabu, 09 September 2020 12:11

Suap Djoko Tjandra Juga Diduga Mengalir ke Adik Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan aliran suap ke adik…

Rabu, 09 September 2020 12:09

Menag Pastikan Penceramah Bisa Berdakwah Meski Tak Punya Sertifikat

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjamin bahwa para penceramah tetap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers