SAMARINDA–Hampir dua pekan setelah longsor terjadi di Jalan Pattimura, RT 17, Kelurahan Mangkupalas, Samarinda Seberang terjadi, ada dua titik timbunan yang merambah ke badan jalan. Hingga kemarin (3/8), timbunan tanah masih menutup ruas jalan penghubung Kecamatan Palaran-Samarinda Seberang.
Aktivitas pertambangan yang tak lagi beroperasi di kawasan tersebut disebut-sebut jadi faktor pemicu terjadi longsoran. Hal itu disampaikan Lurah Mangkupalas Muhammad Noor belum lama ini. Namun, kegiatan pertambangan sudah cukup lama tak lagi berkegiatan di daerah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda berupaya untuk meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang kini tidak lagi menambang.
Harian ini mencoba menelusuri pemegang IUP di kawasan tersebut ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Kepala Bidang (Kabid) ESDM Azwar Bursa tak menampik jika sebelumnya ada aktivitas pertambangan di kawasan rawan longsor itu. "Kita ketahui memang ada longsoran. Sekitar 10 tahun lalu jalur tersebut digunakan untuk jalan angkut batu bara," kata Azwar.
Emas hitam diangkut dari kawasan pertambangan hingga ke stockpile di sisi seberang bukit longsor. Tak hanya satu perusahaan yang menggunakan. Dari kurun 2010–2016, ada dua perusahaan yang menggunakan bukit tersebut sebagai perlintasan emas hitam. Untuk diketahui, lahan tersebut milik PT Samarinda Golden Prima (SGP) dan digunakan hingga 2010. "Pada saat itu batu bara diangkut PT SGP, Pak Abun (Heri Susanto) lah yang punya," bebernya. "Setelah tidak aktif lagi, maka pelabuhan disewakan ke perusahaan pemegang PKP2B, PT Insani Bara Perkasa (IBP)," tambahnya.
PT IBP menggunakan lahan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Palaran itu 2011–2016. Penggunaannya berstatus sewa lahan. "Batu bara diangkut dari tambangnya IBP yang di Palaran untuk dibawa ke stockpile, itu aktivitas terakhir di sana," terangnya. Ditanya soal pemilik lahan dan pemegang IUP, Azwar belum bisa menerangkan secara langsung. Dia meminta inspektur tambang untuk memastikan izin dan pemilik konsesi lahan.
Ditemui terpisah, Direktur General Affair PT IBP Musdalifah Adam membenarkan PT IBP pernah menyewa lahan tersebut untuk kepentingan jalur pengangkutan emas hitam. Termasuk stockpile yang berada di tepi Sungai Mahakam, sisi Samarinda Seberang. Penyewaan lahan atas kesepakatan warga sekitar dan perusahaan yang sebelumnya mengantongi IUP di kawasan tersebut.
"Kalau dulu memang ada menyewa lahan. Itu sudah lama. Ada 10 tahun lebih deh sepertinya enggak ada aktivitas lagi. Saya lupa tahun berapa," tuturnya.
Disinggung DLH yang meminta bentuk pertanggungjawaban atas longsor yang terjadi, Musdalifah tak ingin terburu-buru mengabulkan. Pihaknya akan melakukan investigasi lapangan terlebih dahulu. Investigasi rencananya akan dilakukan hari ini.
"Kami coba investigasi besok (hari ini). Untuk yang dimaksud belum lihat juga. Kalau diminta bentuk pertanggungjawaban ya kami bingung untuk klarifikasi. Beri kami waktu untuk investigasi," pungkasnya. (*/dad/dra/k8)
