Wabah Covid-19 seperti badai yang memporak-porandakan rencana. Di antaranya, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Lebih buruk dari itu, pertumbuhan ekonomi pun terhambat.
BALIKPAPAN – Ditunjuk sebagai ibu kota negara (IKN), Kaltim tetap terpuruk secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, asa tetap ada. Bekerja sama dengan Kaltim Post sebagai media partner, MarkPlus, Inc mengundang sejumlah pejabat, politikus, dan pengamat untuk berdiskusi di Government Roundtable Series soal masa depan Benua Etam sebagai ibu kota baru, Senin (3/8).
Gubernur Kaltim Isran Noor dalam pemaparannya menyebut, meski menyandang nama ibu kota negara (IKN), Benua Etam pada triwulan I 2020 hanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi 1,27 persen. Jauh di bawah nasional 2,97 dan Kalimantan sebesar 2,49. “Kita tahu Kaltim masih bergantung pada sektor pertambangan sebesar 44 persen,” ujar Isran selaku keynote speaker.
Karena dominasi itu, ketika pertumbuhan lapangan usaha pertambangan mengalami kontraksi 0,48 persen, langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Padahal sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian justru mengalami tren positif. “Industri pengolahan tumbuh 3,23 persen, perdagangan 5,83 persen, dan pertanian 1,67 persen,” papar Isran.
Kondisi itu dipengaruhi oleh turunnya nilai ekspor Kaltim yang sampai Juni lalu mengalami penurunan 16 persen. Begitu pula dengan harga acuan batu bara yang menyentuh angka USD 52,98 per metrik ton.
“Kita berharap ini tidak terlalu dalam lagi. Meski kontraksi perekonomian global akan berlanjut pada triwulan II, sejumlah negara seperti Vietnam dan Tiongkok sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Itu diharapkan ekonomi Kaltim ikut membaik,” bebernya.
Disebut Isran, di tengah pandemi ini proses pemindahan IKN masih berjalan. Namun, dirinya tidak bisa membeberkan karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Secara eksklusif tidak diumumkan ke khalayak luas karena dalam kondisi pandemi,” ujarnya.
Peran Pemprov Kaltim menutupi ketimpangan pembangunan di daerah lain saat IKN sudah di Kaltim, Isran menjelaskan, pemprov masih berjuang untuk meminta porsi yang lebih besar dalam hal dana perimbangan dari pusat ke daerah.
“Ya, bagaimana pun pemerintah pusat harus mempertimbangkan ketertinggalan infrastruktur Kaltim dan membangun suatu daerah tidak hanya melihat populasinya,” ucap Isran.
Founder & Chairman MarkPlus, Inc Hermawan Kartajaya berpendapat, bagaimana pun pemerintahan saat ini perlu mendapat dukungan dari korporasi. Apalagi Kaltim sebagai IKN punya banyak potensi yang harus dimaksimalkan. “Seperti pariwisata, Kaltim punya banyak lokasi yang bisa menjadi destinasi wisata yang menarik,” bebernya.
Salah satunya Taman Nasional Kutai di Kutai Timur. Baru-baru ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membuat kebijakan membuka kawasan taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), dan suaka margasatwa (SM) sebagai objek ekowisata terutama di tengah pandemi. “Ini keputusan yang sangat bijak,” ujarnya.
Secara ekonomi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono menyebut, perekonomian Kaltim pada triwulan II 2020 diperkirakan kontraksi. Setelah tumbuh positif pada triwulan I 2020. Hal itu karena sektor utama diperkirakan masih dalam tren penurunan. “Namun, sebagian indikator membaik sejak Mei 2020 seiring relaksasi,” ucap Tutuk.
Ke depan ekonomi Kaltim bisa dipercepat dengan proses transformasi. Mendorong investasi pada pengembangan energi baru dan terbarukan, pariwisata, hilirisasi berbasis sumber daya alam, serta penguatan SDM dan UMKM. “Ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkesinambungan,” terangnya.
