Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong terwujudnya kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dalam negeri. Karena itu, pemerintah perlu memperdalam struktur industrinya. Mulai industri hulu, intermediate, hingga hilir.
Kemenperin menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 untuk mendukung terwujudnya kemandirian industri farmasi. ”Peningkatan utilisasi TKDN (tingkat komponan dalam negeri) menjadi kunci utama Indonesia untuk jadi negara yang mandiri pada sektor farmasi. Khususnya dalam hal produksi bahan baku obat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa waktu lalu.
Penerapan TKDN bagi industri farmasi, menurut dia, juga menjadi upaya untuk memacu dan merangsang pelaku industri bahan baku obat (active pharmaceuticals ingredients). ’’Potensi pasar dalam negeri sangat besar sekaligus menjadi daya tarik bagi investor agar mengembangkan bahan baku obat di Indonesia,’’ tuturnya. Pasar farmasi dalam negeri sangat potensial. Terutama untuk produk dengan kandungan lokal tinggi.
Sebab, itu bisa menjadi pilihan pengadaan obat lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka, Permenperin 16/2020 menyebutkan bahwa tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi cost based, melainkan processed based. Metode seperti itu lebih sesuai diterapkan dalam industri farmasi karena sifatnya spesifik.
Sementara itu, formulasinya sangat banyak dan beragam. Itu juga harus berdasar pada hasil riset dan pengembangan (R&D) yang makan waktu lama dan menelan biaya besar. ”Dengan metode processed based, ada penghargaan atas upaya riset dan pengembangan yang dilakukan pelaku industri farmasi,” ungkapnya.
Menteri 51 tahun tersebut menyatakan bahwa saat ini industri hilir farmasi dalam negeri didukung 240 perusahaan. Sebanyak 212 di antaranya merupakan perusahaan swasta nasional. Sebanyak 24 yang lain adalah perusahaan multinational company (MNC) dan 4 sisanya meliputi badan usaha milik negara (BUMN). Pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam formulasi obat atau produk obat jadi.
Sejauh ini, 80?90 persen kebutuhan obat nasional terpenuhi. Sebanyak 10 persen sisanya merupakan kebutuhan terhadap obat paten dan obat berteknologi tinggi yang masih harus diimpor. Berdasar catatan Kemenperin, pada kuartal I tahun ini sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional menunjukkan kinerja paling gemilang. Yakni, tumbuh 5,59 persen. Kinerja positif itu tercapai di tengah persebaran virus SARS-CoV-2.
Sebab, demand industri tersebut masih tetap tinggi. Di samping itu, industri kimia dan farmasi juga menyetorkan nilai investasi signifikan pada sektor manufaktur. Sepanjang kuartal I tahun ini, nilainya mencapai Rp 9,83 triliun. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Kamdani menyebut industri farmasi sebagai salah satu yang kebal pandemi Covid-19. ”Bisnis obat dan kesehatan yang paling maju walaupun kemarin juga yang farmasi mempunyai masalah di bahan baku. Tetapi, paling tidak market-nya ada,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) Jatim Philips Pangestu optimistis farmasi mampu membukukan kinerja positif semester ini. Dia memproyeksikan pertumbuhan farmasi sampai Desember nanti mencapai 10 persen. ’’Kami yakin. Salah satu faktornya adalah belanja Kementerian Kesehatan yang masih terserap 3 persen dari total anggaran yang Rp 75 triliun,’’ jelasnya kemarin (2/8). Dia menyatakan, kebutuhan obat pada dinas-dinas dan instansi pemerintah juga akan tinggi karena tidak ada lelang tahun ini. Faktor lainnya, bahan baku impor dari Tiongkok, India, dan Eropa juga sudah lancar. ’’Sehingga kami percaya diri industri ini bisa tumbuh asal belanja kementerian terus dijalankan,’’ tuturnya. (agf/car/c20/hep)
