JAKARTA- Pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah berjalan beberapa bulan. Banyak persoalan yang muncul, mulai keterbatasan internet, gawai, dan kuota. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Perindustri (Kemenperin) diminta untuk memproduksi gawai bagi siswa yang membutuhkan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, dari hasil evaluasi yang dilakukan, keluhan yang dominan muncul adalah terkait minimnya akses internet, keterbatasan gawai, dan tingginya biaya kuota. Sayangnya, setelah lebih dari 4 bulan PJJ, keluhan-keluhan tersebut masih juga muncul sebagai masalah yang paling dominan.
Padahal, kata dia, ketiga hal tersebut merupakan elemen-elemen yang sangat esensial bagi pembelajaran. "Ini berarti,negara belum berhasil memberikan solusi bagi masalah yang telah muncul sejak awal PJJ ini dilaksanakan," terang dia.
Menurut politikus Partai Golkar itu, tentu saja menyelesaikan persoalan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah menumpuk selama bertahun-tahun tidak mungkin mendadak diselesaikan dalam semalam. Begitu juga dengan keberadaan gawai belajar bagi setiap anak dan guru, mengingat selama bertahun-tahun belum mampu menyediakan perangkat teknologi informatika yang memadai bagi setiap sekolah.
Hetifah mengatakan, kondisi krisis memaksa semua pihak untuk membuat terobosan-terobosan yang berbeda dari kondisi normal. Sampai saat ini, dia belum melihat adanya upaya yang signifikan dalam menghadirkan dua hal paling krusial dalam PJJ, yaitu internet dan gawai.
Menurut dia, dalam rapat dengan Kemendikbud beberapa waktu lalu, pihaknya telah menyarankan pengadaan gawai sederhana bagi siswa dan guru yang membutuhkan. Komisi X meminta adanya produksi gawai dalam negeri. Yaitu, dengan cara bekerjasama dengan Kemenperin dan sejumlah perguruan tinggi yang diyakini mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutan yang kami lihat akan ide tersebut," ungkapnya.
Hetifah menyatakan, pendataan yang akurat adalah kunci dalam keberhasilan program itu. Misalnya, berapa jumlah siswa, guru, dan orang tua yang belum mempunyai gawai belajar memadai? Menurutnya, untuk menjawab satu pertanyaan itu saja saat ini belum mampu.
Tanpa adanya basis data yang akurat, sulit untuk memetakan kebutuhan dan menyediakan bantuan yang tepat guna. Memetakan data untuk Indonesia yang begini luasnya tentu tidak sederhana. "Namun sekali lagi, sulit bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan, dan pembiaran menjadi dibenarkan," tuturnya.
Belakangan ini, kata Hetifah, banyak sekali inisiatif-inisiatif yang diadakan berbagai kelompok masyarakat dalam membantu mereka yang kurang beruntung dalam pelaksanaan PJJ. Misalnya, program-program bantuan dalam bentuk kuota atau gawai bekas pakai. Inisiatif-inisiatif itu patut diapresiasi dan dirangkul. Dia sangat percaya akan niat baik dan semangat gotong royong yang masih kental dalam budaya masyarakat Indonesia.
Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan PJJ. Dari Rp 595 miliar, Rp 100 miliar digunakan untuk POP dan Rp 495 miliar diperuntukkan untuk PJJ. Yaitu, untuk subsidi kuota dan pembelian smartphone. "Kemendikbud harus fokus ke PJJ. Banyak masalah yang harus diselesaikan," pungkasnya. (lum)
