JAKARTA–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pernah menyatakan bakal menyusun kurikulum darurat. Tujuannya sebagai acuan pembelajaran saat masa pandemi atau kondisi darurat lain. Namun, hingga kini, kurikulum itu tak kunjung selesai.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan, Kemendikbud harus segera menyelesaikan semua tugas dan persoalan di dunia pendidikan. Polemik soal Program Organisasi Penggerak (POP) harus segera diselesaikan. Setelah itu, Mendikbud Nadiem Makarim harus fokus terhadap proses pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kata Huda, Kemendikbud juga harus menyelesaikan kurikulum pendidikan untuk darurat Covid-19. Menurut dia, Kemendikbud sebelumnya berjanji menyelesaikan kurikulum darurat tersebut pada 13 Juli. ”Tapi sampai sekarang belum selesai,” kata dia, kemarin (31/7).
Karena itu, acuan yang dipakai adalah kurikulum normal. Padahal, kondisi pendidikan sekarang tidak normal. Para siswa tidak bisa belajar secara normal lagi. Karena itu, dibutuhkan kurikulum darurat yang sesuai dengan situasi pandemi. Kemendikbud harus betul-betul bekerja keras menyelesaikan kurikulum tersebut.
Anggota Komisi X DPR Fikri Faqih mengatakan, kurikulum darurat sangat penting pada masa pandemi. Menurut dia, Covid-19 mengubah segalanya. Pandemi menuntut pengurangan volume pembelajaran. Jam mengajar pun ikut berkurang. ”Itu harus diatur dengan baik. Ini bukan kondisi normal,” tegasnya.
Politikus PKS tersebut menuturkan, harus diatur bagaimana fokus pembelajaran per jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Dengan situasi pandemi, tidak dituntut ketuntasan target kurikulum.
Sebenarnya, ungkap Fikri, minggu lalu pihaknya berencana menggelar rapat kerja dengan Kemendikbud. Namun, komisinya tidak mendapatkan izin dari pimpinan DPR karena masih dalam masa reses. Maka, pihaknya pun harus menunggu sampai masa reses selesai dan masuk lagi pada pertengahan Agustus.
Dia menegaskan, banyak sekali yang akan ditanyakan kepada Mendikbud Nadiem. Terutama soal grand design pendidikan nasional pada masa pandemi Covid-19. Salah satunya, soal kurikulum darurat. ”Kami tentu ingin mendapat penjelasan dari Mendikbud,” terang dia.
Selain soal kurikulum, pihaknya ingin membahas persoalan yang terjadi di lapangan terkait proses pembelajaran. Khususnya soal belajar dari rumah. Banyak siswa yang terkendala kuota. Bahkan, banyak juga siswa yang tidak mempunyai smartphone untuk belajar. ”Banyak sekali masalahnya,” ucap dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim menyampaikan, kurikulum darurat masih dalam tahap finalisasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kemendikbud sedang ngebut menyelesaikannya. ”Penyederhanaan kurikulum masih dalam proses penyelesaian,” katanya.
Selama masa tunggu tersebut, terang Naim, sebetulnya sekolah telah diberi fleksibilitas dalam kegiatan belajar-mengajar. Salah satunya, guru tak perlu mengedepankan penuntasan kurikulum mengajar. Cukup menyesuaikan dengan kondisi murid dan lingkungan.
Naim mengakui, saat ini tidak ada guideline yang terperinci. Sebab, kondisi di lapangan sangat dinamis. ”Keadaan tiap-tiap sekolah kan juga berbeda,” ujarnya. Karena itu, pihaknya memilih memberikan definisi belajar yang luas sehingga dapat dikembangkan. Termasuk belajar taat menjaga kesehatan hingga pengenalan seputar pandemi Covid-19.
Selain kurikulum, Kemendikbud menyiapkan modul bagi siswa. Khususnya yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Modul akan membantu anak belajar dari rumah dengan menyertakan apa saja yang dapat dilakukan orangtua bersama anak dalam masa tersebut. Diharapkan, PJJ dapat terlaksana dengan baik. (lum/mia/c9/oni/jpg/dwi/k8)
