BALIKPAPAN--Tahun ini banyak proyek yang sebelumnya telah direncanakan Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan batal dilaksanakan. Sesuai instruksi pemerintah pusat, pekerjaan fisik yang tidak terlalu mendesak dapat ditunda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 oleh 10 kementerian dan lembaga akan berubah, seiring dengan prioritas pemerintah dalam menangani wabah virus corona di Indonesia.
"Banyak perubahan karena pemerintah kini fokus pada penanganan Covid-19, sehingga ada realokasi dan refocusing anggaran. Sementara pengadaan rambu, alat, halte, markah jadi tertunda," ucap Sudirman Djayaleksana, Kepala Dishub Balikpapan.
Dishub Balikpapan semula mendapatkan anggaran Rp 73 miliar, lalu terpangkas Rp 21 miliar. Dana yang tersisa Rp 52 miliar tersebut akan digunakan untuk pembiayaan listrik penerangan jalan umum Rp 25 miliar, lalu digunakan sebagai operasional sekitar Rp 22-25 miliar. Sisanya untuk perawatan kendaraan operasional maupun petugas di lapangan.
"Yang bisa dilaksanakan dari biaya operasional seperti perawatan alat pengatur isyarat lalu lintas otomatis, perawatan CCTV, bahan bakar, perawatan kendaraan," sebutnya.
Dirinya memberikan contoh beberapa wacana seperti perbaikan halte angkot ataupun pembangunan halte sarana angkutan umum massal (SAUM) untuk koridor baru juga tertunda. Pengadaan rambu, dan pembelian mesin uji rem pada pelayanan uji kir atau uji kelaikan kendaraan bermotor angkutan barang ataupun penumpang pun demikian.
Diharapkan tahun depan alat uji rem yang sudah tua tersebut dapat segera diganti. Mengingat alat yang dibeli antara tahun 2003-2004 itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Daya fungsi alat menurun hingga 70-80 persen.
Sudirman mengatakan, dari pelayanan uji kir menyumbang retribusi daerah rata-rata per tahun mencapai Rp 3-3,5 miliar PAD yang didapatkan. "Alat uji rem sangat penting, bila rusak tidak berfungsi tentu harus ditutup. Sedangkan biaya perawatan mesin bisa menghabiskan anggaran Rp 300-500 juta hanya untuk perbaikan satu alat," beber Sudirman.
"Jadi bila dibandingkan perawatan lebih baik membeli alat baru. Lebih efisien ketimbang memperbaiki. Lebih banyak memakan anggaran. Pengadaan alat baru itu sekitar Rp 1,8-1,9 miliar, toh PAD yang didapat juga bisa mencapai Rp 3-3,5 miliar," imbuhnya. (lil/ms/k15)
