Realisasi Anggaran Covid-19 Baru 19 persen

- Rabu, 29 Juli 2020 | 09:39 WIB

PENANGANAN Covid-19 dari sisi kesehatan memang menjadi prioritas. Namun, tetap tidak boleh meninggalkan upaya pemulihan ekonomi nasional. karena itulah pemerintah membentuk komite yang menggabungkan organisasi kerja kedua sektor. Sehingga baik kesehatan maupun ekonomi tetap mendapatkan perhatian.

Presiden Joko Widodo dalam ratas virtual (27/7) menuturkan, penyerapan anggaran stimulus Covid-19 masih belum optimal. Total stimulusnya senilai Rp 695 triliun. ’’Yang terealisasi baru Rp 136 triliun. Artinya baru 19 persen,’’ ujarnya. Itu jika berdasarkan data per 22 Juli lalu.

Perlindungan sosial baru terealisasi 38 persen. kemudian, stiumulus untuk UMKM, termasuk penempatan dana di bank-bank Himbara masih 25 persen. Sementara, anggaran sektor kesehatan baru terserap 7 persen. kemudian, dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserap 6,5 persen. Insentif usaha baru keluar 13 persen.

Karena itu, dia meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengambil terobosan dan bekerja lebih cepat. Sehingga anggaran bsia segera terserap dengan maksimal dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Regulasi-regulasi yang ada harus benar-benar dilihat. Bila perlu revisi untuk percepatan, segera disampaikan untuk direvisi. ’’Lakukan shortcut, lakukan perbaikan, dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah-daerah,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan, pihaknya menyiapkan lima langkah untuk penanganan lanjutan Covid-19. Tiga di antaranya berkaitan dengan stimulus dan jaring pengaman sosial. Yakni, Indonesia berdaya untuk peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia tumbuh untuk peningkatan penerimaan negara, dan Indonesia bekerja untuk penyerapan tenaga kerja. Dua lainnya fokus di sektor kesehatan.

Indonesia berdaya akan diimplementasikan dalam penyaluran bansos dan program padat karya.  Juga kartu pra kerja, subsidi gaji, penyaluran kredit modal kerja, dan penjaminan pemerintah dengan prioritas UMKM. Termasuk di dalamnya penyaluran 12 juta bantuan ke UMKM sebesar Rp 2,4 juta agar tepat saaran.

Kemudian, ada perpanjangan subsidi listrik selain untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga Desember. Ditambah relaksasi abonemen ataupun biaya listrik yang menjadi aspirasi industri dan pariwisata yang meminta keringanan pembayaran minimun listrik.

Jumlah pelanggan listrik yang dibantu masing-masing 112.223 pelanggan sosial, 330.653 pelanggan bisnis, dan 28.886 pelanggan industri. Awalnya, total yang harus dibayar oleh seluruh pelanggan selama Juli-Desember mencapai Rp 5,6 triliun. Pemerintah menyubsidi sebesar Rp 3 triliun sehingga total yang harus dibayar para pelanggan tidak sampai separonya. Yakni Rp 2,618 triliun.

Sementara, program Indonesia tumbuh mengandalkan peningkatan ekspor maupun transformasi tambahan perluasan perpajakan dan cukai. Juga mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lain. Untuk itu, pemerintah menyiapkan program yang disebut beli produk Indonesia.

’’Antara lain menteri PUPR akan membeli karet dari perkebunan rakyat,’’ terangnya. karet itu untuk campuran aspal. Kemudian kementerian perindustrian akan melakukan pembelian bahan baku untuk industri kecil dan menengah. Kementerian-kementerian lain juga sedang mempersiapkan program. Komite juga menyiapkan program multiyears.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran 15 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah. “Covid-19 ini berdampak signifikan terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah sehingga mengganggu keuangan dan rencana belanja daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat memberikan fasilitas pinjaman daerah untuk membantu hal tersebut,” Jelas Luhut kemarin. 

Luhut menjelaskan, bantuan tersebut selain berbentuk fasilitas pinjaman daerah, Pemerintah Pusat akan melakukan penempatan dana di 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai 11,5 triliun rupiah. “Dengan adanya penempatan dana di BPD ini, diharapkan penyaluran kredit BPD tersebut dapat lebih banyak, sehingga membantu mempercepat pemulihan ekonomi di daerah,” ujarnya.

Selain itu, dalam minggu ini, luhut menyebut Pemerintah akan meluncurkan program penjaminan pinjaman untuk sektor korporasi Non-UMKM dan Non-BUMN. “Hal ini juga untuk membantu perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencegah PHK,” tambahnya.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X