Pandemi Bukan Bukan Halangan Masyarakat Punya Rumah

- Selasa, 28 Juli 2020 | 12:52 WIB
ilustrasi
ilustrasi

SURABAYA - Permintaan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah subsidi pada masa pandemi tetap tinggi. Tapi keinginan memiliki rumah terkendala persetujuan kredit.

Ketua DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jatim Soepratno mengatakan selama ini sebanyak 85 persen pembeli rumah subsidi adalah pegawai swasta yang sifatnya tenaga kerja kontrak dan sektor informal. Sedangkan yang 15 persen adalah ASN, TNI/Polri, BUMN dan BUMD serta pegawai swasta yang berstatus tenaga kerja tetap. 

''Jualan rumah subsidi tetap jalan, karena permintaan tinggi. Tapi yang sampai pada tahap realisasi kredit di bank hanya sedikit,'' ungkapnya kemarin (27/7). Tahun ini Himperra Jatim menargetkan membangun sebanyak 12 ribu unit rumah. Sampai dengan semester pertama baru terealisasi sebanyak 10 persen. 

Sejak pandemi pada Maret lalu, perbankan kian ketat menyalurkan kredit termasuk kredit rumah subsidi. Kemudian mulai Juli meski tidak semua pengajuan disetujui, tapi perbankan mulai terbuka dengan melihat sektor bidang usaha tiap debitur yang akan membeli rumah subsidi. ''Jadi perbankan mulai memiliki pertimbangan-pertimbangan yang panjang,'' tandasnya. 

Akibatnya realisasi penjualan menurun. ''Kalau melihat animo pembeli banyak yang laku, tapi kenyataannya turun drastis,'' imbuh Soepratno. Oleh sebab itu, pihaknya meminta supaya ada kebijakan khusus dari pemerintah. Karena sikap perbankan tersebut berdasarkan risiko yang besar dalam membiayai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Untuk itu perlu upaya untuk menekan risiko tersebut. Misalnya, dengan langkah memperbesar subsidi uang muka. Menurutnya, kalau itu berjalan maka juga dapat mempengaruhi sektor riil. ''Secara kuota kredit rumah subsidi masih banyak, problemnya di status user atau pembeli,'' ucapnya. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, perbankan sangat hati-hati dalam menyalurkan kredit lantaran melihat risiko kredit macet (non performing loan/NPL) yang tinggi. Terutama pada Mei yang menyentuh 3,01 persen. Angka tersebut meningkat dari April 2,89 persen. 

“Khususnya bank yang memiliki likuiditas terbatas,” ungkapnya. Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia juga membuat perbankan was-was. 

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menerima tambahan kuota dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 1.240 unit. Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury menuturkan, tambahan kuota tersebut digunakan perseroan untuk mendukung pembiayaan KPR MBR. 

Menurut dia, pandemi Covid-19 tidak menyurutkan masyarakat untuk memiliki rumah subsidi. Sebab, harga jual rumah terus naik setiap tahunnya. Hal itu menjadi pertimbangan untuk segera memiliki rumah.

 “Di samping itu fasilitas Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang diberikan kepada MBR menjadi stimulus dalam pergerakan kebutuhan rumah pada saat ini,” terang Pahala. (res/han)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Ekonomi Bulungan Tumbuh 4,60 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB

2024 Konsumsi Minyak Sawit Diprediksi Meningkat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:21 WIB
X