JAKARTA–Wacana pembukaan zona kuning untuk sekolah tatap muka berpotensi terealisasi. Ini artinya, sekolah tatap muka tidak hanya berlangsung di zona hijau, tapi juga akan dilakukan di zona kuning. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah selesai mengkaji aspirasi para orangtua yang menginginkan zona kuning dibuka.
Hal itu disampaikan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai rapat kabinet terbatas virtual, kemarin (27/7). Menjawab pertanyaan koran ini mengenai pembelajaran jarak jauh, Dono menuturkan tidak lama lagi akan ada pengumuman dari Kemendikbud. ’’Daerah-daerah selain zona hijau itu, juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka dengan cara terbatas,’’ terangnya.
Meski demikian, Doni enggan menjelaskan lebih lanjut zona apa saja yang dibuka dan bagaimana pembatasan yang akan dilakukan Kemendikbud. Sebab, itu merupakan wewenang penuh dari Kemendikbud selaku pengambil kebijakan.
Pada awal tahun ajaran baru 13 Juli lalu, Doni menyampaikan, pihaknya mendapat aspirasi dari sejumlah orangtua dan pimpinan sekolah. Mereka menuntut agar daerah zona kuning dibuka untuk kegiatan belajar tatap muka. Saat itu, aspirasi tersebut masih dikaji bersama dengan Kemendikbud.
Kala itu, Doni sudah memberikan gambaran bila memang pada akhirnya aspirasi tersebut disetujui. Yakni dengan memberikan batasan-batasan yang ketat. ’’Maksimal setiap pelajar itu hanya dua kali saja (dalam seminggu) mengikuti kegiatan (belajar tatap muka),’’ tutur kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.
Selain itu, pelajar yang ikut sesi tatap muka harus dibatasi. ’’Persentase pelajar yang ada di ruangan tidak boleh lebih 30 persen atau 25 persen,’’ lanjutnya. Bila aspirasinya dikabulkan, tambahan daerah yang boleh buka hanya sampai zona kuning. Zona oranye apalagi merah masih dilarang menggelar kegiatan belajar tatap muka.
Di luar itu, Doni mengapresiasi sejumlah guru di daerah yang kreatif dalam mengajar menyesuaikan kondisi pembelajaran jarak jauh. Misalnya yang menggunakan radio panggil atau HT sebagai sarana mengajar. ’’Karena tidak ada rotan akar pun jadi,’’ ujarnya. sehingga, kegiatan belajar-mengajar bisa tetap berlangsung di tengah keterbatasan.
Rencana pembukaan daerah selain zona hijau untuk sekolah tatap muka itu langsung mendapat kritikan tajam dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim menegaskan, keputusan tersebut akan sangat berbahaya. Sebab, dapat mengancam nyawa siswa, guru, dan orang tua. ”Dan itu jumlahnya jutaan,” ujarnya.
Satriwan meminta agar pemerintah tidak grasa-grusu mengambil kebijakan tersebut. Pasalnya, dari survei FSGI sebelumnya, sekolah di zona hijau saja banyak yang tidak siap untuk membuka kegiatannya kembali. Selain tidak siap anggaran, sekolah-sekolah ini belum tersedia sarana dan prasarana penunjang serta protokol kesehatannya. ”Bahkan di zona hijau saja belum siap. Bagaimana dengan zona lain malah,” tegas guru SMA Labschool Jakarta tersebut.
Menurut dia, jika skenario tersebut dijadikan sebagai solusi dari masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang belum optimal maka pemerintah salah besar. Harusnya, untuk memaksimalkan PJJ yang berjalan, pemerintah menambah hotspot di daerah. Caranya, bekerja sama dengan Telkomsel. ”Telkomsel untuk saat ini orientasinya jangan bisnis dulu. Tapi kembali pada fitrahnya sebagai BUMN untuk mencerdaskan anak bangsa,” paparnya. Kemudian, bekali anak dengan gawai.
Bila itu tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat, pemerintah bisa mengatur sentra pembelajaran di desa. Yakni, dengan memanfaatkan balai desa yang diklaim oleh Kemenkominfo sudah dialiri internet. ”Atur agar guru dan murid bisa belajar dari sana dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” katanya.
Apabila keputusan ini tetap diambil, dia menilai, langkah Kemendikbud ini seolah lempar tanggung jawab. Ketika semua kebutuhan untuk PJJ tidak bisa dipenuhi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim justru memaksakan untuk anak dan guru di zona non-hijau masuk.
Dia meminta agar pemerintah belajar dari kejadian di Pariaman, Sumatra Barat. Ketika ada pemaksaan untuk membuka kembali satuan pendidikan ternyata malah membuat dua orang guru terpapar Covid-19. ”Akhirnya libur lagi. Ini justru merugikan siswa dan guru,” jelas alumnus Universitas Indonesia tersebut.
Jawa Pos telah berupaya mengonfirmasi Kemendikbud atas wacana tersebut. Sayangnya, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan yang diberikan. Namun sebelumnya, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri sempat memberikan sinyal terkait skenario baru tersebut. Dia menyatakan, bakal ada keputusan soal PJJ pada Agustus mendatang bersamaan dengan pengumuman mengenai evaluasi PJJ di tahun ajaran baru.
