MANAGED BY:
JUMAT
14 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Selasa, 28 Juli 2020 12:20
Prioritaskan Kredit Usaha untuk Korban PHK
Pemerintah pusat meminta perbankan untuk memberi perhatian lebih kepada pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan karena penyebaran virus corona.

PROKAL.CO,

JAKARTA - Pemerintah pusat meminta perbankan untuk memberi perhatian lebih kepada pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan karena penyebaran virus corona. Yakni dengan memberikan kredit agar pekerja tersebut bisa membuka usaha di rumah bersama keluarganya.

"Kalau bisa dengan bunga rendah agar mereka bisa berusaha di tatanan keluarga," ujar Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Senin (27/7). Pihaknya memastikan akan memperhatikan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM terutama untuk program yang saat ini sudah ada yakni penjaminan kredit UMKM.

Gunadi mengungkapkan penjaminan kredit UMKM tersebut harus segera dipercepat penyalurannya. "Demikian pula subsidi bunga kredit UMKM untuk mempercepat penyaluran," paparnya. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran program perlindungan sosial di atas Rp 100 triliun pada 2021. Anggaran disiapkan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan program PEN yang dilakukan mulai tahun ini bersamaan dengan program penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19 mau tidak mau harus diteruskan pada tahun depan. "Di 2021, kami juga harus memikirkan PEN, apa yang sudah dilakukan di 2020 akan dilanjutkan," ucap Febrio.

Pada program PEN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran itu diberikan ke masyarakat melalui beberapa program. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 37,4 triliun, Paket Sembako Rp 43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) di Jabodetabek Rp 6,8 triliun, dan bansos di non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun.

Menurut Febrio, program-program ini tentu tidak mungkin tiba-tiba dihapus atau dikurangi secara signifikan oleh pemerintah pada tahun depan. Artinya, pemerintah tetap perlu memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk program-program perlindungan sosial bagi masyarakat.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 31 Januari 2020 11:47

Tambah Satu Crane, PT Pelindo IV Matangkan Rencana Pengembangan Semayang

PT Pelindo IV Balikpapan optimistis kinerja sepanjang tahun ini lebih…

Kamis, 30 Januari 2020 15:04

Jadi Favorit, Permintaan Kopi Terus Naik

SURABAYA– Permintaan kopi dalam negeri terus meningkat. Itu tidak terlepas…

Kamis, 30 Januari 2020 14:44

RUU Omnibus Law Optimistis Dongkrak Ekonomi Daerah

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kebijakan omnibus law bisa mendorong kinerja…

Kamis, 30 Januari 2020 14:44

Kunjungan Bisnis Terganggu Corona

SAMARINDA – Penyebaran wabah virus corona berpotensi menghambat pengusaha dalam…

Rabu, 29 Januari 2020 13:09

Krakatau Steel Restrukturisasi Utang

JAKARTA – PT Krakatau Steel Tbk berhasil merestrukturisasi utang senilai…

Rabu, 29 Januari 2020 12:07

Target Integrasikan Pelabuhan di Kaltim

BALIKPAPAN - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV siap mendukung berjalannya…

Selasa, 28 Januari 2020 13:40

Garap Mobil Listrik Hyundai Inves USD 750 Juta

JAKARTA– Grab Indonesia bekerja sama dengan PT Hyundai Motor Indonesia…

Selasa, 28 Januari 2020 10:48

Bantu UMKM Perluas Pasar

SAMARINDA- Tak hanya mempermudah pelaku usaha mikro kecil dan menengah…

Selasa, 28 Januari 2020 10:42

Pertahankan Resep Warisan Mertua, Terbantu Marketplace

Menjaga konsistensi rasa masakan dan memuaskan pelanggan menjadi kunci sukses…

Senin, 27 Januari 2020 12:09
Menjaga Eksistensi Usaha ala Hadlan Feriyanto Munajat

Jangan Lupa Bahagia, Kombinasikan Hobi dengan Bisnis

Berbisnis tak melulu soal keuntungan. Tapi akan lebih memuaskan jika…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers