JAKARTA - Pemerintah pusat meminta perbankan untuk memberi perhatian lebih kepada pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan karena penyebaran virus corona. Yakni dengan memberikan kredit agar pekerja tersebut bisa membuka usaha di rumah bersama keluarganya.
"Kalau bisa dengan bunga rendah agar mereka bisa berusaha di tatanan keluarga," ujar Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Senin (27/7). Pihaknya memastikan akan memperhatikan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM terutama untuk program yang saat ini sudah ada yakni penjaminan kredit UMKM.
Gunadi mengungkapkan penjaminan kredit UMKM tersebut harus segera dipercepat penyalurannya. "Demikian pula subsidi bunga kredit UMKM untuk mempercepat penyaluran," paparnya. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran program perlindungan sosial di atas Rp 100 triliun pada 2021. Anggaran disiapkan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan program PEN yang dilakukan mulai tahun ini bersamaan dengan program penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19 mau tidak mau harus diteruskan pada tahun depan. "Di 2021, kami juga harus memikirkan PEN, apa yang sudah dilakukan di 2020 akan dilanjutkan," ucap Febrio.
Pada program PEN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran itu diberikan ke masyarakat melalui beberapa program. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 37,4 triliun, Paket Sembako Rp 43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) di Jabodetabek Rp 6,8 triliun, dan bansos di non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun.
Menurut Febrio, program-program ini tentu tidak mungkin tiba-tiba dihapus atau dikurangi secara signifikan oleh pemerintah pada tahun depan. Artinya, pemerintah tetap perlu memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk program-program perlindungan sosial bagi masyarakat.
"Tahun depan, ini tidak mungkin turun terlalu jauh karena pasti masih banyak pengangguran dan kemiskinan yang naik, meski mungkin tidak sebesar Rp 203,9 triliun. Mungkin akan lebih sedikit (dari Rp 203,9 triliun) tapi tetap lebih besar dari biasanya (Rp 100 triliun)," katanya.
Sebagai gambaran, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang dirumahkan dan menjadi korban PHK mencapai 3,06 juta pada akhir Mei 2020. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin naik 1,63 juta orang dari 24,79 juta orang per September 2019 menjadi 26,42 juta orang per Maret 2020. Ini membuat tingkat kemiskinan naik jadi 9,78 persen dari total populasi nasional.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk hingga 24 Juli 2020 berhasil menyalurkan pinjaman dari dana percepatan PEN senilai Rp 20,7 triliun atau dua kali lipat dari dana yang diterima BRI dari pemerintah sebesar Rp 10 triliun.
Direktur Utama Bank BRI, Sunarso mengatakan dana Rp 20,7 triliun pinjaman yang disalurkan tersebut, sebanyak Rp 15 triliun di antaranya disalurkan kepada 476 ribu pelaku usaha mikro. Selain itu, Rp 5,7 triliun lainnya dinikmati 10 ribu pelaku usaha kecil dan menengah.
"Hal ini sesuai dengan janji BRI kepada pemerintah, di mana kami berkomitmen akan me-leverage pinjaman tiga kali lipat dalam tiga bulan, dan BRI dalam satu bulan sudah mampu me-leverage dua kali lipat," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis.
Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini sebelumnya mengatakan bank pelat merah akan menyalurkan kredit mencapai Rp 90 triliun atau tiga kali lipat dari dana yang ditempatkan pemerintah. "Kalau ibarat (Himbara) terima Rp 30 triliun, kita dalam waktu tiga bulan harus ekspansi Rp 90 triliun," kata Sunarso.
Menurutnya, penyerapan permodalan untuk UMKM harus dipercepat guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional seperti saat ini. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh BRI adalah melakukan channeling Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui e-commerce dan perusahaan ride hailing. "Berbagai inovasi digital yang dilakukan BRI merupakan sebagai upaya kami untuk dapat memperluas akses permodalan bagi UMKM," pungkasnya. (ndu2)
