Salah satu problem dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh saat ini, kelasnya daring, tapi bukunya model tatap muka. Kemendikbud akan mengumumkan hasil evaluasinya akhir pekan depan.
ADIFA Asna Gania gembira sekali belajar di pos ronda itu. Ada teman untuk bertanya jika ada pelajaran yang tak dia pahami. Sebab, bertanya ke guru saat kelas daring juga tak mungkin.
”Saya tak punya HP (handphone),” kata siswa kelas V SDN Brumbun, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, itu kepada Jawa Pos Radar Caruban.
Dirga Juan, salah seorang kawan belajarnya di pos ronda Dusun Sukorejo, Desa Brumbun, pada Kamis pagi lalu (23/7) itu memang punya ponsel. Tapi, juga percuma lantaran tidak support dengan materi pembelajaran. ”Tidak ada internet,” katanya.
Nun di Desa Tanjung Paku, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, puluhan pelajar –jenjang SMP, SMA, SMK– harus berkejaran dengan sinyal seluler yang terbatas. Mereka mesti ke bukit atau dataran yang agak tinggi agar bisa mengikuti kelas daring.
”Di sini memang susah sinyal. Kami prihatin sekali dengan kondisi anak-anak,” kata Kepala Desa Tanjung Paku Marwanto kepada Jambi Ekspres.
Di Jawa Timur, Jambi, atau di sudut Indonesia mana pun, pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai pengganti kelas tatap muka yang ditiadakan karena pandemi Covid-19 memang telah menciptakan banyak masalah.
Di Jombang, Jawa Timur, ada seorang ibu yang harus menjual kambing hanya agar bisa membelikan HP anaknya. Di Labuhanratu, Lampung, Hermansyah bahkan sampai mencuri laptop agar anaknya yang baru masuk SMP bisa ikut kelas daring. Seperti dilaporkan Radar Lampung Rabu lalu (22/7), pria 44 tahun itu pun harus berurusan dengan polisi.
Bahkan, yang tak punya kendala dengan gawai dan sinyal pun mengeluhkan biaya internet yang membengkak. Juga, waktu serta tenaga yang mesti dicurahkan untuk mendampingi anak-anak. Padahal, di saat yang sama punya tanggung jawab lain.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri membenarkan bahwa masih ada sejumlah hambatan di PJJ pada tahun ajaran baru ini. Misalnya, masih ada anak yang kesulitan karena tak punya perangkat. Lalu, akses internet terbatas.
Tidak hanya dialami anak, guru pun sama. ”Masih ada sejumlah pengajar yang mengalami hambatan soal akses dan kesulitan terhadap pembelajaran daring. Meski, pengetahuannya mengenai pola pembelajaran sudah meningkat dibanding sebelumnya,” katanya.
Jaringan internet di Indonesia saat ini memang masih belum meng-cover seluruh wilayah tanah air. Data dari Kementerian Kominfo 2019 menyebutkan bahwa cakupan jaringan 4G di Indonesia saat ini 97,59 persen. Untuk jaringan 3G sekitar 96,30 persen. Adapun jaringan 2G nyaris 100 persen. Tepatnya di angka 99,19 persen.
Jaringan internet itu ditopang base transceiver station (BTS) yang mencapai 479 ribuan unit. Untuk BTS jaringan 4G, jumlahnya 173.294 unit. Sementara itu, jika dihitung berdasar cakupan desa atau kelurahan, jaringan 4G tersedia di 87,44 persen desa atau kelurahan di Indonesia. Adapun jaringan 3G ada di 83,75 persen.
