Di tengah pandemi Covid-19, penyuluhan keamanan pangan (PKP) tetap dilakukan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan. Penyuluhan ini dilaksanakan secara daring sejak pertengahan Juni.
BALIKPAPAN – Kegiatan PKP diikuti oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna mendapatkan sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT). Izin tersebut dibuat bagi produk olahan yang memiliki masa berlaku lebih dari tujuh hari.
Kabid Sumber Daya Kesehatan DKK Balikpapan Triwulaningsing menyebut, izin PIRT dibutuhkan untuk memenuhi aspek legalitas. Sebab, ada keterkaitan erat dengan keamanan pangan konsumen.
“Izin ini berlaku selama lima tahun. Setelahnya, para pelaku usaha bisa melakukan perpanjangan. Sementara untuk penerbitan izinnya tidak dipungut biaya,” ujar dia.
Lanjut dia, produk pangan yang mengantongi izin dari Dinas Kesehatan dan yang tidak, memiliki perbedaan yang jelas. Produk pangan yang memiliki izin sudah teruji sanitasi dan kehigienisannya, sehingga risiko keracunan sangat kecil.
Dia menjelaskan, pemberian izin PIRT tidak hanya melihat kondisi UKM. Akan tetapi, para pelaku usaha juga akan diberikan pelatihan dan penyuluhan tentang cara memilih bahan baku yang baik, proses produksi yang aman, dan lainnya. Sehingga memberikan hasil olahan yang aman dan berkualitas.
Selain itu, dia menyebut, tidak ada perbedaan prasyarat pengajuan selama pandemi Covid-19. Prosedur masih sama dengan sebelumnya. Alasannya, karena persyaratan pengajuan mengikuti PKP sangat mudah.
"Cukup mengisi formulir, fotokopi KTP, dan pasfoto. Setelah dinyatakan lulus PKP, kami akan melakukan audit," ucapnya.
Perihal pelaksanaannya, kata dia, kegiatan tersebut dilakukan dengan terjun ke lokasi usaha dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara untuk turun langsung ke lokasi usaha, cukup menimbulkan rasa cemas di pihaknya.
"Sempat bertanya-tanya bagaimana proses auditnya nanti. Sementara virus itu tidak terlihat dan tidak tahu siapa yang sedang terpapar. Jadi sempat kepikiran mau lewat video call seperti saat penyuluhan," sebutnya.
Namun, hal itu dianggap tidak efektif. Ia berkata, dalam melakukan audit, ditakutkan kalau di gambar saja yang terlihat baik. Yang nantinya tidak sesuai dengan bentuk sebenarnya. Terpenting saat melakukan audit, protokol kesehatan harus dijalankan," pungkasnya. (*/okt/kri/k16)
