SANGATTA–Beberapa waktu lalu, DPP Golkar telah mengumumkan pasangan calon yang diberikan rekomendasi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang.
Di Kutai Timur, rekomendasi partai berlambang beringin itu mengajukan pasangan Mahyunadi-Lulu Kinsu. Padahal, Ketua DPD Golkar Kutim Kasmidi Bulang sedang mencalonkan diri sebagai balon wakil bupati dalam pilkada mendatang. Sayangnya, meski petahana, wakil bupati Kutim saat ini justru tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP. Pria yang akrab disapa KB itu menyayangkan keputusan yang diambil DPP Golkar. Apalagi keputusan tersebut diambil tanpa berkoordinasi dengan dirinya.
"Kalau memang pertimbangannya berdasarkan hasil survei, bisa diadu. Saya petahana wabup, survei saya bagus," ujar KB saat dijumpai di kediaman pribadinya. Dia tak menampik, DPP menginginkan dirinya maju berpasangan dengan Mahyunadi. Namun, dia tidak menginginkan, terlebih dirinya atau Mahyunadi sudah memiliki pasangan masing-masing. "Itu namanya kawin paksa. Tidak akan baik untuk roda pemerintahan," ungkapnya.
Selain itu, DPP menginginkan calon dari Golkar harus berkontestasi sebagai cabup. Sementara keputusan KB maju sebagai wakil, dan pasangannnya Ardiansyah Sulaiman dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Saya dipaksa maju sebagai bupati. Partai sebenarnya harus melihat, selain nama besar partai, juga harus melihat figur dan persentase kemenangan," tuturnya.
Meski mencalonkan sebagai wakil, bukan berarti dirinya tidak berani maju sebagai bupati. Namun, pertimbangannya adalah pasangannya adalah Ardiansyah, yang dianggap paling layak dan cocok. Apalagi Ardiansyah memiliki pengalaman sebagai wabup hingga pernah menggantikan Isran Noor menjadi bupati.
"Saya dan Pak Ismunandar (bupati nonaktif) sudah menjalankan pemerintahan dengan baik. Makanya saya pilih Pak Ardiansyah agar lebih baik. Apalagi keuangan defisit, harus seseorang yang tepat untuk membenahi," sebutnya.
Menurut dia, maju sebagai calon wabup sudah sesuai perhitungan. Bahkan, dia sangat realistis. Apalagi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan khalayak. “Kecewa pada DPP pasti ada. Sebagai kader, saya akan melakukan pendekatan dan menjaga silaturahmi. Kalau saya mencalonkan dari parpol lain, saya pasti akan berkoordinasi,” jelasnya. (dq/dra/k16)