JAKARTA– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi lahan yang sangat subur bagi tumbuhnya politik dinasti. Para pejabat negara berlomba-lomba menyodorkan anaknya menjadi calon kepala daerah. Mereka yang bukan keluarga elite di Jakarta pun tersingkir. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat ada 65 daerah yang terjerumus dinas politik.
Salah satu yang paling mencolok sekarang adalah politik dinasti keluarga Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi dengan sangat mulus mendapat rekomendasi pencalonan dari PDI Perjuangan. Gibran – Teguh Prakosa resmi menjadi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo yang diusung partai banteng.
Achmad Purnomo, rival Gibran pun tersingkir dari pencalonan. Padahal, sebelumnya DPC PDIP Solo menyodorkan nama Purnomo – Teguh. Anehnya, sehari sebelum pengumuman rekomendasi pada Jumat (17/7), Purnomo dipanggil Jokowi ke Istana Negara. Bahkan, Jokowi secara langsung memberitahu kepada Purnomo bahwa rekomendasi Pilkada Solo diberikan kepada Gibran – Teguh.
Selain Gibran, PDIP juga mengusung anak Sekretaris Kabinet yang juga mantan Sekjen PDIP Pramono Anung, Hanindhito Himawan pada Pilkada Kabupaten Kediri. Hanindhito berpasangan dengan Dewi Mariya Ulfa yang merupakan Ketua Fatayat NU Kediri.
Ketika rekomendasi diumumkan pada Jumat lalu, Pramono terlihat berada di belakang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan di samping Puan Maharani, ketua DPP PDIP yang sedang membacakan pengumuman rekomendasi pilkada.
Menanggapi maraknya politik dinasti, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menempatkan proses kaderisasi yang dimulai dari keluarga. Seperti dunia pendidikan pada umumnya, kata Hasto, pendidikan dalam politik juga dimulai dari keluarga. Maka dari itu, PDIP membuka ruang bagi kader-kader partai. “Ruang itu dibuka bagi mereka yang berasal dari dalam maupun berasal dari luar,” terang dia saat acara penandatanganan 20 prasasti kantor DPD/DPC PDIP yang dilakukan secara virtual kemarin (22/7).
Terkait pencalonan Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi, Hasto mengatakan, seperti warga negara lainnya, Gibran mempunyai hak konstitusional untuk menyalonkan dan dicalonkan. Yang terpenting, kata dia, semua calon kepala daerah, termasuk Gibran harus mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai.
Hasto mengatakan, tidak hanya Gibran yang diusung PDIP, majunya anak pejabat di pentas pilkada juga terjadi di Kota Tangsel, Banten. Nur Azizah, putri Wapres Ma’ruf Amin maju sebagai calon wali kota yang diusung PKS dan Partai Demokrat. “Jadi, bukan karena mereka anak pejabat negara kemudian hak politiknya tercabut,” papar dia.
Selain itu, masih ada nama Bobby Nasution. Menantu Presiden Jokowi Itu sempat diisukan hendak maju sebagai calon wali kota Medan. Hanya saja, hingga kemarin belum ada rekomendasi resmi yang keluar dari partai manapun untuk suami Kahiyang Ayu itu.
Dalam pilkada, semuanya akan berpulang ke masyarakat. Rakyat lah yang akan menentukan pemimpin mereka. Menurut politikus kelahiran Jogjakarta itu, rakyat yang mempunyai kedaulatan untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin lima tahun mendatang.
Presiden Joko Widodo sendiri sejak awal menampik bahwa majunya Gibran dalam pencalonan pilkada disebut sebagai upaya membangun dinasti politik. Hal itu dia sampaikan kepada wartawan Januari lalu. Tidak lama setelah nama Gibran muncul sebagai salah satu bakal calon wali kota Solo.
’’Yang menentukan rakyat. Semua memiliki hak untuk memilih dan dipilih,’’ terang Jokowi. Apalagi, saat itu Gibran juga masih kesulitan untuk mencari dukungan dari partai politik. Meskipun pada akhirnya, Gibran maju dengan rekomendasi dari PDIP.
Jokowi memastikan bahwa dia tidak ikut campur dalam urusan politik anaknya. ’’Cari partai kesulitan saya nggak bantu,’’ lanjut mantan wali kota Solo itu. Menurut dia, kalaupun maju, benar-benar harus murni pilihan rakyat. Apapun latar belakang seorang calon kepala daerah, kalau rakyat tidak mau, dipastikan dia tidak akan terpilih.
Karena itu, Jokowi juga memastikan tidak akan ikut berkampanye memenangkan Gibran. ’’Kerjaan (pemerintah) banyak,’’ ucapnya. Dia mengingatkan, saat ini rakyat sudah semakin cerdas dalam urusan pemilihan. Pilpres dan Pilkada sudah memberi pelajaran politik yang baik kepada rakyat.
