MANAGED BY:
MINGGU
27 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 23 Juli 2020 12:02
Dimakzulkan DPRD, Bupati Jember Melawan

Anggap Rapat Paripurna Cacat Prosedur

Juru bicara Fraksi PDIP Hadi Supaat membacakan pandangan fraksinya terkait usulan hak menyatakan pendapat DPRD Jember, Rabu (22/7). (Zumrotun Solichah/Antara)

PROKAL.CO,

JEMBERs – Gonjang-ganjing politik muncul di Jember kemarin. Dalam sidang paripurna yang diikuti 45 di antara 50 anggota dewan, DPRD sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida.

Rapat paripurna itu memiliki agenda hak menyatakan pendapat (HMP). Pengusulnya adalah 47 anggota dewan. Jawa Pos Radar Jember melaporkan, usulan HMP dibacakan dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Ahmad Halim. Sebelum mengusulkan HMP, DPRD menggunakan hak interpelasi dan hak angket.

Mengapa ada usulan HMP? Dasarnya adalah 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan. Menurut dewan, Mendagri dan gubernur telah memerintahkan agar keputusan itu dicabut. Namun, hingga kini tidak dilakukan. Selain itu, ada 30 kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja yang diperintahkan dicabut, juga tidak dijalankan.

DPRD juga menilai pelaksanaan lelang proyek fisik tidak sehat. Banyaknya kegagalan infrastruktur juga menjadi alasan dewan melengserkan bupati. Bahkan, ambruknya beberapa bangunan menjadi dasar usulan HMP. Ketidakberesan tata kelola keuangan pun disinggung juru bicara HMP. Hasil audit BPK terhadap keuangan Jember tahun 2019 dinilai menjadi bukti kegagalan Faida. ”Akibatnya, Jember mendapat penilaian terburuk dari BPK. Jember mendapat opini disclaimer,” ucap seorang pengusul HMP Nyoman Aribowo.

Setelah usulan dibacakan, Ahmad Halim mempersilakan setiap fraksi menyampaikan pandangannya. Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB, gabungan dari Gerindra dan Berkarya) mendapat giliran pertama. Jubir GIB Ardi Pujo Wibowo menyebutkan, Faida gagal menjalankan amanat mengelola uang rakyat. ”Meminta kepada pimpinan DPRD hari ini juga mengeluarkan surat keputusan HMP,” tegasnya.

Jubir PKB Sunarsi Khoris menyampaikan, ada serangkaian dugaan pelanggaran yang dilakukan bupati Jember. Karena itu, PKB sepakat memakzulkan Faida. Selain itu, PKB meminta Mendagri memberikan sanksi administratif kepada bupati. ”Pemberhentian tetap kepada bupati Jember dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa,” ucapnya.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 14 September 2020 12:10

PSBB Jakarta Lebih Longgar, Kegiatan Nonesensial Boleh Beroperasi dengan Kapasitas 25 Persen

JAKARTA– Masa transisi menuju new normal di Jakarta akhirnya selesai.…

Senin, 14 September 2020 11:46

Maju Mundur PSBB Total, Tarik-Ulur Antara Kesehatan atau Ekonomi

 Dengan rasio tes rendah, penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia seperti…

Senin, 14 September 2020 11:11

Wakil Ketua DPR RI Kutuk Penikaman Syekh Ali Jaber

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Azis Syamsuddin mengutuk…

Sabtu, 12 September 2020 12:31

KPU Larang Paslon Iklan di Media Sosial, Hanya Boleh di Media Massa

JAKARTA - Pasangan calon Pilkada diminta untuk tidak melakukan iklan…

Kamis, 10 September 2020 13:06

Zoom, Twitter, Shopee Dkk Kena Pajak 10 Persen

JAKARTA– Pemerintah kembali menunjuk 12 perusahaan untuk memungut Pajak Pertambahan…

Kamis, 10 September 2020 01:28

Di Jakarta, Setiap Hari Rata-Rata Seribu Orang Tertular Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan mengakhiri masa Pembatasan…

Rabu, 09 September 2020 13:59
Nyatakan Masih On The Track, KPK Belum Bisa Ambil Alih Kasus Pinangki

Sangkal Jaksa Agung Terlibat Urusan Fatwa MA

JAKARTA – Ketika Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memimpin agenda di…

Rabu, 09 September 2020 12:39

WFO, ASN Kerja Berdasarkan Kategori Zonasi Risiko Wilayah

JAKARTA– Pemerintah kembali mengatur sistem kerja pada aparatur sipil negara…

Rabu, 09 September 2020 12:11

Suap Djoko Tjandra Juga Diduga Mengalir ke Adik Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan aliran suap ke adik…

Rabu, 09 September 2020 12:09

Menag Pastikan Penceramah Bisa Berdakwah Meski Tak Punya Sertifikat

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjamin bahwa para penceramah tetap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers