Rumah subsidi masih menjadi tulang punggung para pengembang di daerah. Sebab, saat ini daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.
SAMARINDA- Coronavirus (Covid-19) di Kaltim tak menghalangi niat masyarakat untuk membeli rumah. Meski penjualan tak terlalu memuaskan, namun saat pandemi masyarakat masih ada yang membeli hunian. Bahkan, saat ini disebut-sebut sebagai momen tepat untuk membeli rumah. Sebab, para pengembang banyak yang memberikan harga murah untuk rumah subsidi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, bisnis properti saat ini memang tidak terlalu memuaskan. Sama seperti biasanya, penjualan masih ditopang oleh rumah bersubsidi. Namun sebelum Covid-19 penjualan rumah subsidi masih cukup banyak. “Saat ini penjualan ada, namun tidak seramai sebelum Covid-19,” jelasnya (20/7).
Bagus menambahkan, rumah subsidi diperuntukkan bagi pemilik rumah pertama. Sehingga sebagian besar untuk ditinggali, bukan investasi. Ini membuat penjualan masih ada lantaran benar-benar diperlukan.
Rata-rata penjualan masih baik. Seperti Graha Mandiri, dalam tiga bulan terakhir bisa menjual sampai 100 unit rumah. Saat ini, per Juli, pihaknya meminta pertambahan kuota untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). “Di Kaltim FLPP berjalan sangat baik, bahkan untuk bank daerah meminta kenaikan kuota untuk menyalurkan FLPP,” ungkapnya.
Menurutnya, tak hanya bank swasta atau BUMN saja yang meminta penambahan di Kaltim. Namun, bank daerah seperti Bankaltimtara juga meminta tambahan kuota. Sebab, saat ini kebanyakan kepemilikan rumah hanya tertarik dengan rumah bersubsidi. Komersial di Kaltim memang masih lamban, penjualannya masih sulit. Rumah subsidi menjadi tulang punggung.
“Kita di Kaltim banyak sekali yang menyalurkan FLPP dan peminatnya juga banyak. BPR juga bisa, lalu bank nasional seperti BTN dan BNI itu antusiasnya sangat besar,” tuturnya.
Seiring penerapan new normal, pihaknya kian optimistis penjualan bisa lebih baik. Ekonomi diprediksi bisa tumbuh lebih baik. Konsumen saat ini tidak perlu khawatir karena rumah subsidi tetap bisa dijual seperti biasanya. Hanya ada pengetatan sedikit dari perbankan. Misalnya keran rumah subsidi dulu terbuka untuk umum, kini mulai hati-hati. Bagi karyawan tetap, atau PNS dengan penghasilan tetap bisa langsung mengambil rumah.
Sebenarnya bukan terjadi pembatasan, wirausaha juga bisa mengambil rumah subsidi. Namun, akan lebih ketat karena berkaitan dengan usahanya masih berjalan atau tidak seiring Covid-19. Tapi untuk karyawan swasta maupun ASN, tidak ada masalah dan dimudahkan. “Covid-19 tidak menutup untuk membeli rumah. Sekarang harga rumah lebih murah, jadi ini menjadi momen tepat untuk masyarakat yang ingin membeli rumah,” ternagnya.
Bagus mengatakan, pemangkasan suku bunga Bank Indonesia sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4 persen belum berpengaruh signifikan terhadap properti. Bahkan, properti masih menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pada masa pandemi Covid-19. “Properti belum bergerak signifikan karena pelaku pasar masih menunggu apakah kebijakan ini akan diikuti oleh kredit perbankan,” tuturnya.
Menurutnya, tekanan terhadap emiten properti belum hilang meski BI telah memangkas suku bunga. Sebab, sektor properti masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menekan kinerja, seperti ketidakpastian ekonomi. Meski demikian, ia memprediksi pada semester II 2020 kinerja properti akan lebih baik dibanding semester I 2020.
Faktor utama yang menopang perbaikan sektor ini adalah mulai kembalinya aktivitas perekonomian masyarakat, setelah sempat terhenti karena adanya pembatasan aktivitas. “Tetapi, itu pun hanya rumah murah dan range harga hingga Rp 300 jutaan. Tetap masih sulit untuk bangkit. Perbaikan ada tapi tetap tidak bisa memberi harapan besar. Kebijakan yang konkret masih kami nantikan,” ungkapnya.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim Tutuk Cahyo mengatakan, non-performing loan (NPL) properti tahun lalu meningkat dibanding 2018. Untuk itu perbankan perlu berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor ini. Pasalnya, di atas 5 persen, sudah dikatakan level berbahaya. Bahkan, bisa di-hold jika ada pengajuan kredit.
