Rupanya sudah jadi rahasia umum, jika ingin mendapatkan proyek pemerintahan, pengusaha harus menyiapkan “jatah” untuk oknum pejabat yang berkepentingan.
MUHAMMAD RIDUHAN, Balikpapan
OPERASI tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di beberapa tempat di Kutim, Jakarta, dan Samarinda, terkait suap yang melibatkan Bupati Kutim Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim Encek Firgasih beberapa waktu lalu menyibak bau tengik proses lelang dan penunjukan langsung proyek-proyek di pemerintahan.
Kaltim Post belum lama ini berusaha mencari informasi kepada sejumlah pengusaha yang diketahui mengikuti lelang di kabupaten yang pernah dipimpin Gubernur Kaltim Isran Noor itu. Sayang, dari sejumlah nama yang disebut-sebut pernah memenangkan lelang enggan diwawancara awak media.
Hingga pada Jumat (10/7) lalu, melalui seorang kenalan, awak media berhasil menemui seorang pengusaha asal Balikpapan yang baru saja selesai menggarap proyek penunjukan langsung di salah satu instansi. Kepada Kaltim Post, pria bertubuh gemuk itu minta identitasnya tidak dipublikasikan. “Saya kebetulan baru terjun di bisnis ini (mengikuti lelang atau penunjukan langsung di proyek pemerintahan),” akunya.
Dirinya menyebut, sudah jadi rahasia umum, jika ingin mendapatkan proyek di Kutim harus dekat dengan oknum pejabat tertentu. Dirinya menyebut secara detail ke mana dan siapa saja yang bisa ditemui jika ingin mendapatkan proyek-proyek tertentu. “Tapi saya enggak mungkin sebut instansi atau nama lembaga. Apalagi orangnya. Bisa habis saya,” bebernya.
Informasi banyak diperolehnya dari salah seorang anak buahnya yang sudah lama berada di Kutim. Yang kebetulan dekat dengan banyak pejabat. Baik di eksekutif maupun legislatif. Lewat orang kepercayaannya itu, dia bisa bertemu seorang oknum pejabat yang bisa mengawalnya mendapatkan proyek yang diinginkan. Posisi tawar jadi lebih kuat. “Ya harus dikawal pejabat (kalau mau dapat proyek),” sebutnya.
“Dikawal” artinya, melalui oknum pejabat tersebut, nama perusahaannya akan masuk dalam pertimbangan instansi yang memegang anggaran proyek. Dalam kasus itu yang dimaksud adalah penunjukan langsung. Artinya proyek pengadaan barang/konstruksi/jasa berada di bawah Rp 200 juta. “Jadi, satu pejabat biasa kawal satu perusahaan untuk bisa masuk ke satu pengadaan. Jadi, bukan saya sendiri yang “main”. Banyak,” ujarnya.
Dirinya mengaku, sebelum bisa mendapatkan proyek, ada deal dengan pejabat tersebut. Tidak perlu memakai kontrak hitam di atas putih. Apalagi membawa saksi dari masing-masing pihak. Cukup dirinya, oknum pejabat, dan penghubung. “Ini sistem kepercayaan. Penghubung termasuk penting dan harus dipercaya oleh masing-masing pihak,” tuturnya.
Dalam deal tersebut, oknum pejabat akan menyebut nilai proyek. Lalu berapa nominal yang harus dikutip dari jasanya. Misal, untuk satu pengadaan dengan nilai proyek Rp 150 juta, maka pengusaha diminta menyiapkan dana Rp 200 juta untuk bisa ditunjuk sebagai penerima proyek. “Lalu ada deal di muka. Saya harus memberikan, misal Rp 30 juta,” ucapnya.
Setelah ada kesepakatan, dia mengaku harus mengeluarkan uang. Itu sebagai dana operasional. Membayar sejumlah oknum yang biasa mengurus berkas-berkas proyek ke instansi pengguna anggaran. “Ya, japrem (jatah preman). Jadi kita terima beres,” jelasnya.
Sayang, dia menolak nama proyek yang digarap untuk ditulis. Yang jelas, saat ini dirinya khawatir. Pasalnya, setelah OTT KPK yang menyeret tujuh tersangka termasuk Ismunandar dan Encek Firgasih, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim Musyaffa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aswandini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah, pembayaran pengadaan barang yang sudah diselesaikannya pada Mei lalu terancam tak dibayar dalam waktu dekat.
