SAMARINDA–Pemkot Samarinda masih menunggu warga RT 28, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, yang menyetujui pembongkaran permukiman. Dalam rangka mendukung program revitalisasi bantaran Sungai Karang Mumus (SKM). Jika tidak, kawasan tersebut bakal dibongkar paksa.
Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin menegaskan, hanya menjalankan perintah dari Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dalam rangka mengurangi dampak banjir di Kota Tepian. "Kalau Pak Wali minta stop, tentu kami hentikan. Tapi saat ini masih jalan terus," tegasnya.
Terkait second wave Covid-19 yang mengharuskan pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah, ditegaskan tidak mengganggu jadwal pembongkaran. Makanya saat ini pihaknya juga masih menanti pembongkaran mandiri warga yang setuju bangunannya dibongkar. "Kami beri kelonggaran agar mereka bisa mempersiapkan diri. Paling tidak hingga awal Agustus bangunan di sana harus dibongkar semua," tutupnya.
Sebagai informasi, program itu terganjal tidak setuju sebagian besar warga akibat tidak sesuai ganti rugi yang diharapkan. Salah satunya meminta relokasi. Namun, secara aturan tidak diperkenankan. Warga hanya mendapat dana kerahiman yang dihitung berdasarkan empat komponen, meliputi biaya sewa rumah, tunjangan kehilangan usaha, mobilisasi dan pembongkaran merujuk Perpes Nomor 62/2018.
"Kami punya 84 rumah di Handil Kopi, tetapi secara regulasi tidak boleh diberikan kepada warga. Hal itu ditegaskan pula dalam legal opini (LO) dari Kejaksaan Negeri Samarinda," ucap Sugeng.
Sebagai informasi, ketentuan pemerintah itu menimbulkan friksi di masyarakat. Hingga kini, dari 210 bangunan yang dibongkar, baru 97 yang setuju. Sisanya memilih bertahan sambil berharap ada kebijakan lain dari Pemkot Samarinda. (dns/dra/k8)
