Pemberian insentif dan keringanan membuat sebagian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kaltim mengalami perbaikan kinerja.
SAMARINDA–Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim, kepada UMKM dalam tiga periode yang berbeda menunjukkan kondisi mereka yang mengalami tren perbaikan. Namun, masih banyak yang terdampak pandemi dan perlu insentif segera dalam jumlah yang cukup agar dapat dipercepat pemulihannya.
Kepala KPw-BI Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, pihaknya sempat melakukan survei asesmen untuk melihat dampak Covid-19 terhadap sektor UMKM. Asesmen dampak pandemi terhadap sektor UMKM tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi survei melalui metode daring.
Jumlah total sampel survei pada kajian ini terkumpul sebanyak 384 UMKM yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim yang terbagi menjadi empat bidang usaha utama yaitu agrobisnis, fashion atau kerajinan tangan, kuliner, serta bidang usaha jasa lainnya.
Hasilnya survei tahap pertama pada April, menunjukkan 90,10 persen UMKM mengalami penurunan penjualan; 47,40 persen UMKM melakukan penurunan harga jual; 59,60 persen UMKM mengalami penurunan pasokan bahan baku; 49,20 persen UMKM melakukan PHK, serta 86,20 persen UMKM kesulitan melakukan pembayaran cicilan.
“Namun keadaan tersebut terus mengarah pada kinerja yang terus membaik seiring kebijakan new normal,” jelasnya, Jumat (18/7).
Dia menjelaskan, saat survei tahap kedua pada Juni, menunjukkan 82,48 persen UMKM mengalami penurunan penjualan. Meskipun masih besar, tapi setidaknya tidak mencapai 90,10 persen seperti pada April. Namun, masih 51,82 persen UMKM melakukan penurunan harga jual. Serta 54,01 persen UMKM mengalami penurunan pasokan bahan baku.
“Masih ada 45,26 persen UMKM melakukan PHK, dan 72,62 UMKM kesulitan melakukan pembayaran cicilan, namun setidaknya terus membaik dibandingkan periode April,” katanya.
Begitu juga pada survei tahap ketiga pada Juli 2020, 71,15 persen UMKM mengalami penurunan penjualan; 35,26 persen UMKM melakukan penurunan harga jual; 46,79 persen UMKM mengalami penurunan pasokan bahan baku; 37,82 persen UMKM melakukan PHK dan 63,37 persen UMKM kesulitan melakukan pembayaran cicilan.
Secara menyeluruh, keadaan UMKM terus membaik. Bank Indonesia juga turut mengembangkan UMKM untuk program pemulihan ekonomi. “Salah satunya dengan pengembangan UMKM di era digital,” tuturnya.
KPw-BI Kaltim membangun sinergi dan koordinasi pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi baru. Identifikasi UMKM potensial dan implementasi program pengembangan klaster pangan, wirausaha, serta UMKM prioritas berorientasi Ekspor dan pendukung pariwisata.
Pihaknya juga bekerja sama dengan pemda atau stakeholders dalam pelaksanaan bantek dan fasilitasi untuk pengembangan korporatisasi, kapasitas, pembiayaan, dan digitalisasi UMKM. “Kita juga membantu perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing, antara lain kerja sama dengan e-commerce atau marketplace,” pungkasnya. (ctr/tom/k8)
